JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Wawali Solo FX Hadi Rudyatmo dinilai melanggar etika pemerintahan akibat turut berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Karenanya, Menteri Dalam Negeri Gamawan akan menegur keduanya.
"Kepala daerah (dan wakilnya) adalah subsistem penyelenggara pemerintah sehingga tidak etis kalau berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat," tutur Mendagri Gamawan Fauzi, Selasa (27/3/2012) di Jakarta.
Kepala daerah, lanjut Gamawan, wajib menjaga ketenteraman dan ketertiban serta mematuhi peraturan perundangan. Karenanya, kepala daerah tidak etis bila memimpin unjuk rasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.