Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tak Mau Tanggung Jawab Putusan Banggar

Kompas.com - 26/03/2012, 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra telah melakukan walk out dari rapat Banggar terkait pembahasan kenaikan harga BBM dan subsidi listrik. Dengan adanya walk out dari Fraksi Hanura dan Gerindra, rapat Banggar ditunda selama 90 menit.

Alasan fraksi Hanura dan Gerindra walkout karena ketua Badan Anggaran (Banggar) Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar dianggap berbuat curang karena tak membahas dua opsi yang diusulkan Pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra, Fary Francis mengatakan tak mau bertanggung jawab atas semua keputusan dari hasil rapat Banggar nanti.

"Sekarang kita tidak akan bertanggung jawab mengenai pembahasan ini. Kita juga bertahan, kita maunya teman teman jangan hanya membahas opsi 1 tapi opsi 2 juga dibahas kita minta," ujar Fary Francis di luar ruang rapat Banggar DPR RI, Senin (26/3/2012).

Hasil rapat Banggar DPR, Minggu (25/3/2012) memberikan dua opsi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah bahan bakar minyak (BBM). Opsi yang pertama, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter dengan subsidi energi sebesar Rp 225,4 triliun dengan rincian subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun.

Opsi kedua yakni subsidi BBM dipatok sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun serta ditambah dengan dana cadangan risiko fiskal Rp 23 triliun akan dibahas secara bayangan. Namun, pemerintah cenderung memilih opsi pertama, sementara sebagian kalangan DPR meminta pembahasan kedua opsi hari ini.(Adiatmaputra Fajar Pratama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com