Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Dapat Rp 12,5 Miliar dari Negara

Kompas.com - 16/03/2012, 12:59 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengungkapkan, anggaran negara yang dikucurkan pada 2012 ke partai politik mencapai Rp 9,9 miliar, sementara ke fraksi-fraksi di DPR mencapai Rp 12,5 miliar.

Meski demikian, data tersebut dibantah Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa. Menurutnya, fraksi-fraksi membiayai sendiri keperluan operasionalnya.

"Saya malah belum mendengar, tuh (data FITRA), tetapi semua operasional dibiayai sendiri," ujar Saan melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (16/3/2012).

Namun, Saan tak menjelaskan dari mana sumber uang untuk fraksi sesungguhnya. Seperti diketahui, FITRA menyebut anggaran untuk kegiatan fraksi-fraksi DPR sebesar Rp 9,5 miliar untuk tahun 2011 dan sebesar Rp 12,5 miliar untuk tahun 2012. Sumber data Seknas FITRA tersebut diolah dari rincian belanja pemerintah pusat di Ditjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Adapun alokasi anggaran untuk tahun 2011 sebesar Rp 9,5 miliar tersebut diperuntukkan bagi jamuan rapat-rapat fraksi DPR sebesar Rp 2,5 miliar, untuk jamuan tamu fraksi DPR sebesar Rp 1,6 miliar, dan untuk seminar, diskusi, atau workshop fraksi-fraksi sebesar Rp 5,4 miliar.

Sementara itu, alokasi anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk tahun 2012 diperuntukkan bagi jamuan rapat-rapat fraksi DPR sebesar Rp 2,5 miliar, jamuan tamu fraksi DPR sebesar Rp 1,6 miliar, dan seminar, diskusi, atau workshop fraksi-fraksi sebesar Rp 8,4 miliar. Dari sumber data yang sama, tercatat total anggaran parpol, fraksi di DPR, dan pembayaran gaji serta tunjangan anggota DPR untuk Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp 471 miliar dan untuk Tahun Anggaran 2012 ini mencapai Rp 446 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com