Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Periksa 10 Orang Terkait Rekening Gendut Ajib Hamdani

Kompas.com - 07/03/2012, 22:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan pihaknya sudah memeriksa 10 orang saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pegawai pajak AH (Ajib Hamdani).

"Dari 10 orang yang kita mintai klarifikasi, delapan dari orang-orang pajak dan dua orang dari masyarakat umum dalam hal ini terkait dua perusahaan yang ditangani AH," kata Saud di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2012).

Berdasarkan laporan Inspektorat Jenderal (Irjen) Pajak, kini Mabes Polri mendapatkan pekerjaan untuk membuktikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ajib Hamdani.

Saud mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memanggil Ajib karena data-data pajak dua perusahaan yang ditangani Ajib yang akan digunakan sebagai barang bukti belum mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan.

"Data pajak tersebut merupakan buktinya, sehingga supaya kita tidak melakukan pekerjaan dua kali, kita harus lihat dulu datanya baru memanggil yang bersangkutan," ungkap Saud.

Sementara itu dalam sebuah blog, yang diduga milik Ajib, dijelaskan tentang sosoknya. Ajib kuliah di STAN Jurusan Penilai/PBB pada tahun 1999 dan lulus tahun 2002. Penempatan Ajib yang pertama, pada tahun 2004, di Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) Jakarta Barat Dua. Kemudian pada tahun 2005, Ajib melaksanakan tugas belajar di Universitas Diponegoro (UNDIP) mengambil Jurusan Ekonomi, Spesialisasi Penilai Properti. Sekolah dinas itu diselesaikannya pada Tahun 2007.

Setelah lulus pada tahun 2007, Ajib mendapat penempatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai Pelaksana. Pada Tanggal 18 Agustus 2009, Ajib mengundurkan diri dari PNS mulai tanggal 1 September 2009 , tentunya setelah mengajukan sesuai prosedur formal dan mengganti rugi sesuai dengan ikatan dinas.(Adi Suhendi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com