Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Diusulkan Jadi Ahli Kasus Century

Kompas.com - 22/02/2012, 10:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi ahli yang akan memberi keterangan terkait kasus bail out Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (22/2/2012), mengatakan, usulan nama-nama ahli dari timwas yakni :

1. Ahli hukum pidana : Eddy O.S Hiarej dan Mudzakir

2. Ahli perbankan : Denny Darury, Sigit Pramono, dan Anwar Nasution

3. Ahli tata negara : Yusril Izha Mahendra, Adnan Buyung Nasution, Saldi Isra, dan Irman Putra Siddin

4. Ahli perekonomian : Firmansyah, Iman Sugeman, Yanuar Rizky, dan Kwik Kian Gie

5. Ahli administrasi negara : Laica Marzuki dan Arifin P Soeriatmadja

6. Ahli hukum internasional : Hikmahanto Juana

7. Lainnya : Jusuf Kalla

Bambang mengatakan, nama-nama itu akan dibahas dalam rapat hari ini, siapa saja yang akan diusulkan lalu diputuskan. Timwas mengusulkan nama setelah KPK meminta agar Timwas merekomendasikan ahli untuk dimintai keterangan.

”Karena ada dugaan-dugaan yang memosisikan KPK selama ini periksa ahli-ahli yang punya kepentingan. Supaya berimbang, kami minta ahli-ahli yang disodorkan oleh timwas. Supaya adil,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Timwas pekan lalu.

Bambang menambahkan, dalam rapat hari ini, Timwas kembali mengundang KPK. ”Kami mendengarkan tanggapan KPK atas laporan hasil audit BPK yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan indikasi kerugian negara,” pungkas anggota Komisi III itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com