Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas DPR Persoalkan KPK Gunakan Pakar Perbankan

Kompas.com - 15/02/2012, 07:52 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas DPR untuk Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century akan mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana melibatkan pakar perbankan dan administrasi dalam menyelidiki kasus penyelamatan Bank Century oleh pemerintah dengan dana Rp 6,7 triliun. Direncanakan, Rabu (15/2/2012), Timwas DPR mengundang KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjelaskan perkembangan kasus Bank Century.

”Mengapa KPK menggunakan pakar perbankan dan administrasi untuk kasus Bank Century meskipun prosesnya baru penyelidikan? Seharusnya, memanggil pakar itu saat proses pengadilan dan bukan penyelidikan. Dan juga, setahu saya, untuk kasus-kasus korupsi lainnya KPK tidak pernah memanggil pakar untuk tahap penyelidikan maupun penyidikan,” kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, saat dihubungi Kompas, Selasa malam, di Jakarta.

Bambang khawatir, kasus Bank Century yang sebenarnya sudah di ambang pintu meningkatkan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan terganjal gara-gara mengundang pakar perbankan dan administrasi.

”Seolah-olah pendapat pakar perbankan dan administrasi adalah pendapat yang benar sehingga kasus Bank Century tidak akan maju-maju di tahap penyelidikan. Bahkan, boleh jadi, kasus ini akan terkubur meskipun kuburannya tak jelas di mana,” tambah Bambang.

Ia mengaku mendengar informasi dari orang dalam KPK bahwa rencana mengundang pakar perbankan dan administrasi dalam penyelidikan Bank Century merupakan ide Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto. ”Padahal, Bambang mantan pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” ujar Bambang lagi.

Kepada Kompas, Bambang memang mengaku pernah menjadi pengacara LPS saat merebaknya kasus Bank Century dua tahun lalu. ”Akan tetapi, saya sudah men-declare profesi saya saat mendampingi LPS dan sekarang sudah clear,” katanya pertengahan Januari lalu.

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki juga mengatakan bahwa  Bambang harus mundur menangani kasus Bank Century di KPK karena ia akan menghadapi perbenturan kepentingan.

Sebelumnya,  Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, ada wacana di pimpinan KPK untuk melibatkan pakar di bidang perbankan dan administrasi, pakar yang dianggap independen untuk membantu KPK mencari indikasi tindak pidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com