Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pandawa Lima" Sang Penghancur Pamor Demokrat

Kompas.com - 05/02/2012, 17:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil suvei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut, dua faktor yang menyumbang turunnya dukungan publik terhadap Partai Demokrat. Faktor yang pertama, terkait dugaan keterlibatan lima petinggi Partai Demokrat dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Faktor yang kedua adalah turunnya pamor Susilo Bambang Yudhoyono.

Peneliti LSI, Barkah Pattimahu mengatakan, di antara dua faktor tersebut, keterlibatan "Pandawa Lima" dalam kasus wisma atlet SEA Games lebih kuat pengaruhnya dibanding pamor SBY yang melorot. "Hanya butuh satu "Gatot Kaca" (SBY) untuk membuat Demokrat naik tahta di 2009, tapi butuh "Pandawa Lima" untuk membuat Demokrat turun tahta di 2012," katanya di Jakarta, Minggu (5/1/2012).

Hal itu, kata Barkah, berdasarkan hasil focus grup discussion yang dilakukan LSI di tujuh kota besar, yaitu di Jakarta, Bandung, Tangerang, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Medan. "Dari FGD yang dilakukan di tujuh kota, umumya peserta menganggap menurunnya pamor Demokrat sebanyak 70 persen disebabkan oleh kasus korupsi wisma atlet. Hanya 30 persen yang disebabkan oleh merosotnya pamor SBY sendiri," kata dia.

Adapun yang dimaksud dengan Pandawa Lima adalah Anas, Mirwan Amir, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng. Kelimanya terseret dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games. Nazaruddin menjadi terdakwa sementara Angelina menjadi tersangka kasus ini.

Adapun dukungan publik terhadap Partai Demokrat semakin turun sejak mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA ini. Pada Juni 2011, Demokrat berada di posisi ke-2 setelah Partai Golkar sedangkan Februari 2012, partai biru itu merosot ke posisi ketiga, setelah Golkar dan PDIP. "Pada Februari 2012, dukungan Partai Demokrat kini hanya 13,7 persen, di bawah PDI- Perjuangan (14,2 persen), dan Golkar (18,9 persen)," kata Barkah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com