Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Masyarakat Ditipu oleh Iklan Demokrat?

Kompas.com - 05/02/2012, 03:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Angelina Sondakh, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet.

Angie, demikian panggilan akrab mantan artis ini, dikenal sebagai anggota tim pemenangan Partai Demokrat dan anggota Tim Sukses SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. Maka, tak heran dia pun didaulat untuk menjadi bintang iklan pemenangan SBY-Boediono dan Partai Demokrat.

Tak tanggung-tanggung, untuk meraih simpati masyarakat, Angie membintangi iklan antikorupsi dengan tagline yang masih membekas di benak kita "Katakan Tidak pada Korupsi".

Menjelang pemilu dan pilpres 2009, iklan ini hilir mudik di layar televisi sehingga begitu akrab di telinga. Imbauan Angie untuk menolak korupsi itu sepertinya bertolak belakang dengan kenyataan hari ini. Pengamat politik, Ibrehamsjah, berpendapat iklan itu telah mencoreng Demokrat.

"Rakyat tidak percaya lagi. Saya ini sering naik kereta api. Tanya tukang ojek, sopir bajaj di Gambir (stasiun kereta api di Jakarta) mana mereka percaya Demokrat sekarang," kata pengamat politik UI tersebut.

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, SBY sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat harus tegas mencopot kader yang terindikasi korupsi. "SBY harus tegas, jangan ragu-ragu lagi," katanya. Jika masih ragu, Iberamsjah yakin persepsi publik terhadap Demokrat sebagai sarang koruptor akan semakin terbukti.

"Rakyat seperti dikhianati karena memberikan kemenangan di Pemilu 2009. Jadi, SBY harus bersihkan kadernya yang korupsi."

"Ada yang sudah diketahui korupsi, ya, dicopot; jangan dbiarkan sampai menjadi tersangka," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com