Kapolri Dikritik tentang Praktik Suap Promosi Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dikritik terkait promosi dan mutasi jabatan. Pasalnya, promosi atau mutasi anggota dinilai bukan berdasarkan kinerja, melainkan uang sogokan.

"Ada praktik suap dalam promosi jabatan," kata anggota Komisi III, Herman Hery, ketika rapat kerja bersama para pejabat tinggi Polri di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (1/2/2012).

Herman memberi contoh, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada seorang perwira berpangkat ajun komisaris besar menginginkan jabatan sebagai wakil direktur di Polda tipe B. Dia lalu mendekati pihak Sumber Daya Manusia Polri.

"Hasilnya, terjadi pembicaraan perlu disiapkan dana Rp 750 juta. Karena AKBP itu enggak bisa menyiapkan, keluar TR (telegram rahasia mutasi) menjadi Wadir Pam Obvit," kata Herman.

Contoh lain, lanjut politisi PDI-P itu, ada seorang perwira yang dimutasi dan promosi hingga tiga kali dalam waktu empat bulan. Pada 19 Oktober 2011, papar dia, keluar TR untuk Kapolrestabes Samarinda yang dipromosikan menjadi Dirlantas Polda Bali. Lalu, pada 20 Desember 2011, dia dimutasi menjadi Kasubdit Patwal Baharkam Polri.

"Tanggal 26 Januari 2012, dia dipromosikan lagi jadi Dirlantas di Polda Sumatera Utara. Terus terang jabatan Kasubdit Patwal ini jabatan kering. Dia dipindah jadi Dirlantas Polda Sumut. Siapa yang tidak mau jadi Dirlantas Polda Sumut? Rupanya, dia dipindah dari Dirlantas Polda Bali karena ada kombes lain yang inginkan jabatan itu," kata dia.

"Kalau kita mau jujur buka-bukaan, minta semua polisi bersuara, mungkin ada 1.000 surat yang akan masuk. Di mana fungsi Deputi SDM," tambah Herman.

Seharusnya, lanjut Herman, ada perlakuan adil untuk semua anggota. Misalnya, jika sudah dua tahun bertugas dengan baik di pedalaman Indonesia bagian timur, sebaiknya anggota tersebut dapat dipromosikan ke Pulau Jawa.

"Jangan promosi jabatan karena uang. Itu akan mengakibatkan anggota sakit hati sehingga dalam melaksanakan tugas tidak sungguh-sungguh. Apalagi ditambah gaji kecil, dana operasi pas-pasan," pungkas Herman.

Terkait kritikan itu, Kapolri mengatakan, mutasi atau promosi untuk ajun komisaris besar ke atas ditangani Mabes Polri. Di bawah itu, diserahkan sepenuhnya kepada Polda dengan pemantauan Mabes Polri. Namun, Kapolri tak menjawab mengenai tudingan adanya suap dalam promosi itu.