Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Leopard, Pemerintah Diminta Beri Penjelasan

Kompas.com - 18/01/2012, 15:31 WIB
M Suprihadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berkait dengan pembelian tank bekas Leopard dari Belanda, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan terkait proses penilaian yang sudah dilakukannya.

Peneliti kajian keamanan di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Wendy Prajuli, menyatakan, dalam setiap pengadaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia selalu berpendapat harus melalui lima hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah disusun. Kedua, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan cetak biru (blue-print) modernisasi alutsista yang telah disusun. Ketiga, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Selain itu, keempat, jika alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas, maka harus ada jaminan ketersediaan suku cadang alutsista yang dibeli. Kelima, jika yang dibeli berstatus bekas, maka alutsista tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik.

Wendy menegaskan, pertimbangan berdasarkan kelima hal penting itu perlu dilakukan agar pembelian senjata yang dilakukan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. "Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang percuma akibat kesalahan dalam pembelian main battle tank tersebut," kata Wendy dalam surat elektroniknya kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2012) sore.

Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan berita sebelumnya, Selasa (17/1), berjudul "Pembelian Tank Bekas Leopard Tidak Rasional".

Menurut dia, judul itu tidak sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan dalam wawancara tertulis sebelumnya.

Wendy menambahkan, lima pertimbangan penting yang dia sampaikan itu berlaku untuk pengadaan semua alutsista, tidak hanya bagi Leopard itu.

Wendy mengaku hingga kini belum mendengar pemerintah memberikan penjelasan bahwa pembelian tank tersebut telah melewati lima poin penilaian tersebut. "Karena itu, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard telah melalui 5 poin assessment (penilaian) tersebut," katanya.

Tidak tepat

Terkait pernyataan pemerintah bahwa pembelian Leopard salah satunya merupakan respons atas Malaysia yang telah memiliki persenjataan jenis MBT, Wendy berpendapat alasan itu tidak tepat. Pasalnya, dengan karakter Asia Tenggara yang kepulauan, MBT Malaysia tidak akan memberikan ancaman yang besar terhadap Indonesia.

"Seharusnya, sebagaimana telah saya sampaikan di atas, pemerintah menggunakan alasan strategi pertahanan dan cetak biru modernisasi persenjataan Indonesia yang telah disusun sebagai alasan pembelian alutsista, dalam hal ini tank Leopard," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com