PDI-P: Timur Pradopo Layak Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo dinilai layak untuk diganti jika melihat kinerjanya selama memimpin Polri. Melihat beratnya tantangan Polri ke depan, tetap mempertahankan Timur dianggap dapat membahayakan posisi Polri.

Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basara melalui pesan singkat, Selasa ( 27/11/2011 ), menyikapi sejumlah peristiwa bentrokan antara polisi dan warga.

Terakhir, polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu. Tiga orang tewas dalam peristiwa itu.

Ahmad mengatakan, publik akan menggunakan berbagai bentrokan itu sebagai alasan untuk mendesak perubahan posisi Polri menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, inti permasalahan ketidakprofesionalan Polri selama ini bukan posisi politik, melainkan buruknya kepemimpinan.

"Agar hal itu tidak terjadi (tuntutan perubahan posisi Polri), Presiden harus segera mengganti Kapolri Timur Pradopo dengan jenderal polisi lain yang lebih memiliki sense of crisis dan visioner," kata Ahmad.

Terjebak di penegakan hukum

Ahmad menilai, dalam penanganan sengketa lahan di sejumlah tempat, Polri selalu terjebak pada satu fungsinya, yakni penegakan hukum. Polri enggan melihat apakah surat keputusan para pejabat yang berwenang sudah sesuai dengan undang-undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak.

"Polri sering terjebak pada praktik negosiasi penyelesaian sengketa lahan dengan kompensasi yang menguntungkan pejabat-pejabat Polri. Hal itulah yang membuat Polri acap kali tersandera kepentingan perusahaan ketika menghadapi sengketa lahan dengan masyarakat," ujar anggota Komisi III ini.