Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Klaim Video Mesuji Tak Direkayasa

Kompas.com - 16/12/2011, 18:46 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan keluarga dan korban kasus Mesuji, Mayjen (Purn) Saurip Kadi, menegaskan bahwa video pembunuhan keji di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung, merupakan video asli. Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar yang menduga ada rekayasa dalam video itu.

"Ada pernyataan bahwa video ini sepertinya adalah rekayasa. Saudara-saudara yang kami tampilkan itu adalah data valid. Dan saya tegaskan, kami terlahir bukan untuk menjadi seorang yang merekayasa dan membohongi, dan menyudutkan pemerintah," ujar Saurip, saat jumpa pers bersama keluarga korban kasus Mesuji di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Saurip mengatakan, video itu menunjukkan bahwa warga Mesuji memang mengalami kekerasan oleh petugas pengamanan (pam) swakarsa yang dibekingi  aparat kepolisian. Mantan anggota DPR itu menilai tidak layak jika pemerintah saat ini lebih mementingkan video tersebut daripada keselamatan warga daerah tersebut.

"Maka dari itu, saya kemarin geregetan, ketika sudah nyata-nyata rakyat jatuh jadi korban dalam  jumlah besar, hidup tidak layak, kok sempat-sempatnya penguasa itu lebih sibuk membela diri dengan alasan-alasan, dan janji-janji untuk melakukan investigasi," kata Saurip.

Trubus, salah satu warga Mesuji,  juga mengakui bahwa video kekerasan tersebut tidak direkayasa. Menurut mantan petugas Pam Swakarsa PT Silva Inhutani itu, video tersebut diambil di enam wilayah yang berbeda di daerah Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung.

"Kebetulan saya ada di salah satu desa itu karena saya menjadi (petugas) pam swakarsa. Jadi di video itu memang benar apa adanya. Kalaupun ada yang bantah direkayasa, saya akan bertanggung jawab untuk menunjukkan lokasi-lokasinya. Jadi yang jelas video itu adalah nyata, bukan rekayasa," kata Trubus.

Seperti diberitakan, pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah, yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia. Dalam video, berbagai tindakan keji terekam.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis (15/12/2011), membantah bahwa aksi kekerasan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Ia mengatakan, Brimob di wilayah setempat melakukan evakuasi terhadap 200 karyawan PT SWA yang saat itu diserang warga Mesuji yang mengamuk dan menyerang kamp di perkebunan kelapa sawit tersebut.

"Tidak benar gambar-gambar penayangan aksi kekerasan itu dilakukan oleh petugas. Ini akibat dampak dari konflik horizontal yang terjadi," ungkap Boy.

Polisi kini berupaya menelusuri maksud dan tujuan pembuatan video itu, termasuk memeriksa keaslian video pembunuhan yang terjadi di Mesuji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com