Jumat, 19 Desember 2014

News / Nasional

Korban Mesuji: Pemerintah Bantulah Kami...

Jumat, 16 Desember 2011 | 16:51 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah korban kasus kekerasan di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung meminta agar Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan sengketa warga dengan perusahaan perkebunan sawit.

Kekerasan yang terjadi di daerah tersebut dinilai akibat dari pengelolaan bisnis sawit yang tidak jujur dan merugikan masyarakat. Wayan (41), salah satu keluarga korban kekerasan, mengatakan sepanjang 2011, dirinya kerap mengalami intimidasi dari pihak perusahaan. Putra Lampung keturunan Bali itu menilai di daerahnya banyak aparat pemerintah yang tahu dalam kasus itu, namun hingga kini belum ada penyelesaian kasus tersebut.

"Karena itu, Pemerintah bantulah kami. Sekarang rakyat masih hidup dalam pengungsian. Sampai saat ini masyarakat di Mesuji Lampung itu masih tinggal di camp-camp. Pemerintah harus segera menghentikan kegiatan PT Silvia Inhutani dan menarik militer/Brimob dan Pamswakarsa yang sering mengintimidasi kami," ujar Wayan saat melakukan jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Wayan mengaku, kakak kandungnya yang bernama Made Aste telah menjadi korban dari kekerasan aparat keamanan pada 6 November 2011 di daerah Pelita Jaya, Lampung. Aste ditembak saat ingin membebaskannya dari tahanan Polda Lampung.

"Kami hanya ingin meminta keadilan. Tetapi harusnya mereka aparat tidak menggunakan kekerasan, hingga mengakibatkan kakak saya tewas. Warga sering dianggap melakukan tindakan kriminal dan sering dijadikan target kekerasan," kata Wayan.

Sementara itu, Trubus (43), salah satu mantan Pamswakarsa PT Silva Inhutani mengatakan, semenjak November, eskalasi kekerasan di Kabupaten Mesuji, Lampung meningkat. Ia mencotohkan, di daerah Tugu Roda, sekitar 280 rumah masyarakat digusur secara paksa oleh Pamswakarsa yang dibekingi oleh aparat kepolisian.

"Warga di daerah itu kemudian mengungsi ke daerah Moro-moro. Sekitar 3000 jiwa, 700 anak-anak tidak bisa sekolah. Tim terpadu yang terdiri dari polisi dan Pamswakarsa datang malam-malam, dan pagi-pagi sekitar pukul 07.00 pagi mereka langsung melakukan penggusuran itu. Tidak ada pemberitahuan kepada kami terlebih dahulu," ungkap Trubus.

Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, polisi dan Pamswakarsa memang sering terlibat dalam praktik teror dan kekerasan warga yang menuntut tanahnya dikembalikan pihak perusahaan.

Menurutnya, kekerasan tersebut meningkat setelah pihak perusahaan menolak mengembalikan lahan kepada masyarakat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir. "Dan dengan kejadian-kejadian seperti ini, sudah sepantasnya pemerintah segera membantu para korban untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Jangan biarkan mereka terus menjadi korban. Harus segera ada solusi dari pemerintah dalam kasus ini," kata Haris.


Penulis: Ary Wibowo
Editor : Glori K. Wadrianto