Polri Tunggu Laporan PPATK soal PNS Miliarder

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan ada 10 pegawai negeri sipil berusia muda yang memiliki rekening miliaran rupiah, jauh dari gaji dan pendapatan resminya. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengungkapkan, pihaknya siap menelusuri asal kekayaan para PNS tersebut jika laporan itu di serahkan ke penyidik Badan Reserse Kriminal Polri.

Polisi, ungkap Saud, tak bisa berinisiatif menindaklanjuti jika belum mendapat laporan langsung. "Tergantung kepada siapa diberikan. Kalau diserahkan ke kami, ya kami selidiki, gampang, kan. Kami tunggu saja," ujar Saud di Jakarta, Kamis (8/12/2011).

Menurut Saud, jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirimkan laporan keuangan tersebut, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap pemilik rekening melalui cara pembuktian terbalik. PNS yang memiliki kekayaan miliaran rupiah harus dapat membuktikan asal-usul uang tersebut dari sumber yang jelas.

"Kami panggil yang bersangkutan untuk pertanggungjawaban dana itu. Betul enggak ada dana itu dan sumbernya dari mana. Dari situ akan terlihat, kalau memang itu sumbernya benar, tinggal kami laporkan ke PPATK. Bagi yang tidak bisa dipertanggungjwabkan, kami akan proses," ujar Saud.

"Kalau dia punya usaha atau warisan, kan, bisa saja, atau hibah segala macam. Tinggal nanti dilihat dan dibuktikan dari mana sumber dana itu," kata Saud.

Seperti yang diketahui, dari temuan PPATK ini, ternyata pemilik rekening miliaran itu tidak hanya pejabat-pejabat senior, tetapi anak muda golongan III B yang memegang proyek miliaran rupiah. Menariknya, uang itu diputar ke rekening. Proyek fiktif dan menilep belasan miliar rupiah. Dana itu juga dialirkan para PNS ini kepada istri dan asuransi anak-anak mereka. Di antara para PNS muda ini ada juga yang menerima gratifikasi Rp 50 juta per bulan.