Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tak Adil

JAKARTA, KOMPAS.com — Formulasi dana bagi hasil di antara daerah yang memiliki sumber daya alam dinilai tak adil.

Ada kesenjangan yang cukup besar dari persentase dana bagi hasil di Papua dan Aceh dengan daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia, seperti Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Selasa (29/11/2011), karena pemerintah takut dengan daerah yang menuntut secara keras, maka alokasi dana bagi hasil (DBH) daerah tersebut diperbesar.

Harry mencontohkan, DBH untuk Aceh dan Papua jauh lebih besar karena daerah tersebut berani mengangkat senjata.

"Tidak fair pola pemberian DBH ini. Aceh dan Papua dapat 70 persen, tetapi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan hanya dapat 30 persen. Pola bagi hasil ini tidak fair. Karena Aceh dan Papua teriak lebih keras, bahkan mengangkat senjata, maka pemerintah pusat takut. Sementara daerah saya, di Natuna Kepulauan Riau kan penghasil sumber daya alam juga, tapi DBH-nya tak sebesar Aceh atau Papua," kata Harry.

Menurut Harry, sebagai wakil rakyat dari daerah yang kaya sumber daya alam, dia akan kencang berteriak menyerukan perbaikan pola pembagian DBH.

"Saya tidak bermaksud mengompori supaya daerah lain angkat senjata, tetapi ini ada yang tak fair dalam pembagian DBH," katanya.

Harry juga menyoroti penyaluran DBH, yang ternyata tak sanggup mengangkat tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya sumber daya alam itu.

"Riau itu penghasil 70 persen minyak bumi, tetapi masyarakat miskin di Riau juga paling banyak. Harus ada reward and punishment dalam penyaluran DBH," ujarnya.