Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

8 Terpidana Korupsi Minta Dibebaskan

Kompas.com - 15/11/2011, 17:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Delapan terpidana kasus korupsi meminta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat agar mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, membebaskan mereka. Pasalnya, mereka berhak mendapat pembebasan bersyarat.

Delapan terpidana itu yakni Paskah Suzetta, Bobby Suhardiman, Ahmad Hafiz Zawawi (di Lapas Cipinang); Hengky Baramuli dan Max Moein (di Lapas Salemba); Engelina Patiasina, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Budiningsih (di Lapas Pondok Bambu).

Permintaan itu disampaikan pengacara mereka, OC Kaligis, di ruang rapat Komisi III, Selasa (15/11/2011). Ikut hadir para anggota keluarga terpidana.

"Mereka telah dirampas haknya (bebas bersyarat) melalui Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana," kata Kaligis di dalam rapat yang dipimpin Nazir Djamil, politikus Partai Keadilan Sejahtera.

Kaligis mengatakan, penyampaian kebijakan Menkum dan HAM Amir Syamsudin mengenai moratorium remisi dan pembebasan bersyarat disampaikan Denny via telepon kepada kepala rutan. Hal itu, menurut dia, berdasarkan surat dari pihak Rutan Klas I Cipinang.

"Di situ (di surat) dikatakan perintah lisan Deny melalui telepon," kata Kaligis.

Kaligis menuding Amir dan Deny telah melakukan kejahatan jabatan lantaran melawan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan hingga konvensi Anti-korupsi PBB yang telah diratifikasi Indonesia terkait moratorium itu.

Untuk itu, Kaligis meminta Komisi III menggunakan hak pengawasannya agar pemerintah menaati peraturan yang berlaku. "Dan tidak merampas hak klien kami menjalankan keputusan pembebasan bersyarat, asimilasi," pungkas Kaligis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com