Komnas HAM Diminta Tak Lindungi TNI dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Masyarakat adat Papua di Jakarta menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak bekerja secara independen, transparan, dan jujur dalam mengungkap berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Papua.

Dalam aksi unjuk rasa di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (2/11/2011) siang, perwakilan masyarakat Papua, Oktovianus Pogau, mengungkapkan, pihaknya ingin melakukan klarifikasi terhadap Komnas HAM.

Dalam pemberitaan di berbagai media massa, kata Pogau, Komnas HAM menyatakan buruh PT Freeport Indonesia (PT FI) melakukan tindakan brutal di areal PT FI saat mereka menuntut upah.

Menurut Pogau, yang melakukan kekerasan justru aparat TNI dan Polri yang dibayar dan dibiayai oleh PT FI. Selain itu, juga terjadi penembakan oleh aparat yang mengakibatkan tiga warga tewas, yaitu Daniel Kadepa, Yacob Samansabra, dan Max Asa Yeuw.

Namun, kata Pogau, komisioner Komnas HAM hanya menyebut penembakan tersebut sebagai tindakan pemukulan atau luka bacok dari aparat.

Oleh karena itu, masyarakat adat Papua harus memberikan pernyataan kepada media massa secara berimbang dan independen sesuai fakta yang terjadi di lapangan.