Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guruh Tak Setuju Puan Jadi Capres

Kompas.com - 30/10/2011, 21:19 WIB

BOGOR, KOMPAS.com — Guruh Soekarnoputra menolak pencalonan Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Guruh menganggap Puan belum cukup berpengalaman dalam berpolitik.

"Saya tidak mendukung. Puan dari segi usia dan kematangan politik masih jauh. Puan harus belajar lagi," ujar Guruh seusai mengisi Dialog Budaya di SMA Rimba Madya Ciomas, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/10/2011).

Putra bungsu mantan Presiden RI Soekarno dan Fatmawati itu berpendapat, seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menguasai politik. Menurut Guruh, pemimpin juga harus memahami budaya, sosial, ekonomi, spiritual, dan kesenian. "Seorang pemimpin Indonesia harus multitalented. Tahu banyak hal, berpolitik secara ideologi," katanya.

Ketua Umum Gerakan Spirit Pancasila itu tidak melihat ada sosok yang layak menjadi pemimpin Indonesia. Ia mengaku tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin sesuai dengan amanat orangtuanya bahwa dia harus menjadi seorang pemimpin untuk dirinya.

"Tidak ada orang yang pantas menjadi pemimpin untuk negeri ini. Saya akan siap maju memimpin jika dipilih oleh rakyat. Saya berjuang untuk ideologi," kata Guruh. Berpolitik dengan ideologi itu, menurut Guruh, adalah berpolitik sebagai bangsa.

Nama Puan disebut-sebut akan menjadi calon presiden menggantikan pencalonan ibunya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P sendiri belum menentukan sikap atas pencalonan presiden pada Pemilu mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com