Ini Resep Basmi Korupsi Ala Bambang Widjojanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunci pemberantasan korupsi di Indonesia tak hanya menitikberatkan pada pencegahan dan penindakan, tetapi juga upaya preemptive. Selain takut akan akibat pidana tindak pidana korupsi, faktor lain yang diperlukan adalah kesadaran kolektif untuk tidak melakukan korupsi dan tak ada celah lagi bagi tindak korupsi.

Salah satu metode yang diajukan oleh calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto pada makalah berjudul "Prioritas dan Strategi Pemberantasan Korupsi" adalah non cash payment. Ujian makalah merupakan salah satu rangkaian seleksi pimpinan KPK. Di masa mendatang, tak boleh lagi ada transaksi tunai di atas Rp 10 juta yang dilakukan penyelenggara negara.

"Ini bisa meminimalisir korupsi. Selama ini, problem korupsi adalah pembayaran tunai sehingga sulit ditelusuri. Non cash payment harus diwacanakan sejak sekarang. Mungkin pelaksanaannya baru bisa dilakukan empat sampai lima tahun mendatang," kata Bambang kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/10/2011), seusai menjalani ujian makalah tertulis.

Selain Bambang, ada tujuh calon lainnya yang mengikuti ujian makalah tertulis, yakni Abraham Samad, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudrajat, Adnan Pandu Praja, Yunus Husein, dan Zulkarnain.

Bambang yang Mantan Ketua YLBHI ini mengatakan, dirinya memprioritaskan sektor agrikultur dalam penanganan korupsi. Alasannya, 70 persen rakyat Indonesia bergelut di sektor agrikultur. Selain itu, sebanyak 70 masyarakat tani di Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.

"Apakah pemberantasan korupsi sudah memiliki dampak kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat Indonesia?" kata Bambang.

Ketika ditanya lebih lanjut, Bambang meminta para wartawan menunggu hingga tahap uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.

Sementara itu, Bambang mengatakan, sejumlah anggota Komisi III dari lintas fraksi telah melakukan komunikasi dengannya, termasuk Gerindra dan Demokrat. Selain itu, Bambang menambahkan, dirinya tak menyinggung soal penanganan kasus Bank Century. "Saya tidak singgung. Ini kan membahas strategi pemberantasan korupsi. Tapi kalau ditanya bagaimana penuntasan penyelesaian kasus Century, saya pasti jawab," katanya.

Sebelumnya, Bambang, dan Busyro Muqoddas, pernah mengikuti seleksi calon pengganti pimpinan KPK Antasari Azhar pada 2010. Namun, Komisi III akhirnya memutuskan memilih Busyro. Pada saat uji kepatutan dan kelayakan, Bambang menyoroti pengembangan sistem pencegahan di samping penindakan hukum.

Pencegahan korupsi dimulai dengan memetakan potensi korupsi di lembaga-lembaga negara. Pemetaan potensi korupsi itu akan memudahkan membuat peta jalan pemberantasan korupsi.

"Kita punya data dari Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah setengah matang, inspektorat, Badan Pengawas Daerah, Hubungan Masyarakat KPK, dan elemen-elemen masyarakat. Kalau data itu bisa dikonsolidasikan, kita bisa petakan potensi korupsi sehingga memudahkan membuat road map," ujar Bambang, yang juga advokat.

Jika KPK memiliki peta jalan, lanjut Bambang, tidak akan terjadi tebang pilih. Pada awal berdirinya KPK, ditempuh strategi menangani yang mudah-mudah terlebih dahulu untuk memperoleh kepercayaan publik. Namun, sekarang harus mengawinkan dengan strategi menangani kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara besar. Sinergi antarinstitusi tersebut, lanjut Bambang, akan mendorong sistem pencegahan korupsi. Apalagi jika pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi bisa disinergikan.