Menteri Jangan Dua Kaki

MALANG, KOMPAS.com- Reshuffle kabinet yang segera dilakukan Presiden SBY hendaknya tidak menghasilkan menteri yang mendua kaki. Dalam arti satu kaki di pemerintahan membantu Ppresiden, sementara kaki lainnya di partai memanfaatkan kedudukannya untuk partainya.

Demikian pandangan Masud Said, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (9/10/2011).

Menurut dia, soal proses reshuffle tidak perlu dilihat rentang waktunya. Yang jelas Presiden sudah memberikan waktu tanggal 20 Oktober. Dewan Pertimbangan Presiden, UKP4, Wapres, beberapa menteri dan ketua partai sudah diajak bicara.

"Kita tidak bicara panjang atau pendek proses reshuffle. Hanya tujuan utama reshuffle itu adalah percepatan capaian (speeding) dan penyegaran pemerintahan di eksekutif pembantu presiden yang pada gilirannya bisa menimbulkan pencerahan (enlightment)," katanya.

Masud berharap ada reposisi para profesional dengan track record bagus menggeser beberapa kader partai yang tidak performed atau kinerjanya tidak bagus. " Kalau sekarang ada 65 persen kader partai dan 35 persen profesional pada kabinet yang berjumlah 34 orang, maka nanti idealnya ada 50:50 atau bahkan condong ke profesional," tegasnya.

Lantaran Indonesia menganut sistem presidensiil, menteri mendatang tidak boleh ada yang mendua kaki seperti selama ini. "Dengan mendua kaki demikian mengakibatkan SBY terserimpung politik dua kaki tersebut," katanya.