2-3 Kementerian Dicengkeram Mafia Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan bahwa dua hingga tiga kementerian sekarang ini dicengkeram oleh jaringan mafia anggaran. Jaringan itu melibatkan oknum parlemen, pengusaha, calo, pejabat daerah, dan sebagian besar pejabat di beberapa kementerian.

Salah satu kementerian itu, ungkap Nazaruddin, adalah Kementerian Pendidikan Nasional melalui pengadaan barang dan jasa. Nilai proyeknya mencapai triliunan rupiah.

Demikian disampaikan deklarator Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran, Laode Ida dan Zainal Bintang, kepada Kompas, seusai menerima pengaduan dari Nazaruddin di pintu gerbang Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (7/10/2011) sore.

Dalam pengaduan itu, Nazaruddin didampingi kuasa hukumnya, OC Kaligis, dan staf pengacaranya serta sekitar 20 orang pengacara, seperti Rudi Lontoh dan Yan Apul. Pengaduan Nazaruddin langsung di ruang tahanannya di Mako Brimob.

"Pengakuan Nazaruddin membuat saya terkejut karena, selain oknum DPR, banyak disebutkan adalah kalangan eksekutif yang terlibat mafia anggaran. Bahkan, ada dua hingga tiga kementerian yang terkooptasi oleh mafia anggaran. Salah satunya Kementerian Pendidikan Nasional, yang dicengkeram kuat oleh jaringan mafia anggaran," ucap Laode.

Menurut Laode, cengkeraman kuat mafia anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional dikuasai oleh pengusaha yang dibawa sendiri oleh pejabat kementerian tersebut. "Sementara, saya belum mau sebutkan namanya," tambah Laode.

Laode juga menyebutkan, Nazaruddin mengungkapkan lebih dari 10 nama yang sebagian sudah dilaporkan ke Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran, dan sebagian lagi nama-nama baru.

Sementara, menurut Zainal Bintang, pengusaha yang menguasai jaringan mafia di Kementerian Pendidikan Nasional seperti unit khusus karena setiap proyek dikuasainya.

"Modusnya di antaranya hampir sama dengan pengaduan mafia anggaran lainnya. Pengusaha menjadi operator untuk mendapatkan proyek. Dia yang berhubungan dengan oknum DPR dan di kementerian. Oknum pengusaha itu berani mengeluarkan uang miliaran rupiah di muka, sebelum dia mendapatkan puluhan miliar proyek lainnya," kata Zainal.