Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Mennakertrans: Silakan Periksa Rekening Saya

Kompas.com - 11/09/2011, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Antonius Doni Dihen, meminta Pusat Penelitian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)  memeriksa semua rekening dan aliran dana atas namanya.

"Silakan rekening diperiksa kalau memang ada uang masuk-keluar yang dinilai mencurigakan," kata  Doni kepada Kompas, Minggu (11/9/2011) malam. Doni mengaku mempunyai beberapa rekening bank.                

Tangggapan Doni disampaikan kepada Kompas di Jakarta melalui telepon karena ia merasa tidak  nyaman dengan berita-berita yang meminta agar rekening "orang dekat Muhaimin" diperiksa. "Ya, saya siap diperiksa. Pak Abdul Wahid Maktub, yang juga staf khusus, pun siap diperiksa rekeningnya," kata Doni. Mennakertrans Muhaimin Iskandar mempunyai empat staf khusus.

Namun, Doni  meminta agar hasil penelusuran ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai gambaran yang jelas dan seimbang mengenai  "orang-orang Muhaimin".

"Termasuk juga gambaran Mennakertrans Muhaimin Iskandar  sendiri," kata Doni.

Dugaan suap di Kemnakertrans terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Dadong Irbarelawan dan Nyoman Suisnaya, keduanya pejabat di Kemnakertrans, serta pengusaha Dharnawati di tiga tempat berbeda.  KPK juga menyita uang Rp 1,5 miliar dalam dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com