Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Sulit Pemerintahan SBY

Kompas.com - 09/09/2011, 00:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Tuduhan terhadap beberapa menteri terkait dengan dugaan skandal suap dan korupsi sekarang ini adalah masa sulit kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski demikian, pemerintah tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menteri patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang harus dijalani.

Demikian disampaikan sosiolog, yang kini menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik, Daniel Sparingga, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (8/9/2011) malam.

"Kita memang belum punya gambaran yang lengkap, utuh, dan final tentang dugaan kasus tersebut. Walau begitu, kami tidak punya pilihan lain selain memastikan bahwa semua menteri patuh dan bekerja sama secara penuh pada proses hukum yang mungkin mereka harus hadapi," tambah Daniel.

Daniel mengatakan, para menteri maklum dengan konsekuensi tersebut. "Dan, kabar baiknya adalah tidak ada satu pun dari mereka yang menghindar atau menyingkir dari kewajiban itu. Tidak ada kebijakan khusus dalam masalah ini, selain memastikan bahwa transparansi dalam proses itu berlaku untuk siapa pun," jelas Daniel.

"Meskipun terasa pahit, proses yang harus dilewati semua orang, termasuk menteri dan pejabat tinggi negara, mendemonstrasikan satu hal, yaitu dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak seorang pun dikecualikan dari kewajiban hukum," tambahnya.

Daniel mengaku, korupsi memang aib bagi bangsa ini, tetapi proses hukumnya yang transparan dan berlaku bagi semua adalah capaian yang membesarkan hati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com