Membasmi Mafia Anggaran

Apung Widadi

Badan Anggaran DPR memang buruk secara sistemik karena mengundang adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Kompas, 11/8).

Penyusunan anggaran ternyata lahan basah bagi para anggota DPR. Proses persetujuan ini, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa dipelintir demi keuntungan finansial.

Terjadi praktik memancing uang dengan uang. Para anggota Dewan menghubungi kepala-kepala daerah, menawarkan anggaran dalam jumlah tertentu, dengan catatan ada timbal balik biaya sebagai kutipan Dewan. Fee harus dibayarkan di muka sebelum pembahasan anggaran dan tunai.

Gambaran manipulasi dalam proses penganggaran di DPR setidaknya terkonfirmasi dengan kasus Nazaruddin yang notabene anggota Badan Anggaran DPR. Walaupun masih tergolong anggota baru di DPR, dia bisa memainkan 35 proyek kementerian dengan total nilai mencapai Rp 6,37 triliun!

Nazaruddin tidak sendiri di DPR. Dia hanya kebetulan ”apes” tertangkap oleh KPK. Selebihnya, banyak kasus mafia anggaran yang tidak terungkap walaupun sudah ada upaya untuk membongkar dari Badan Anggaran itu sendiri. Wa Ode Nurhayati, misalnya, pernah mencoba membongkar ”mafia angka” pada salah satu acara bincang-bincang di televisi. Ia kemudian bersama masyarakat melapor ke KPK.

Bukannya mendapat apresiasi, Wa Ode justru dilaporkan oleh beberapa anggota Badan Anggaran ke Badan Kehormatan DPR dengan tuduhan pelanggaran kode etik. Lebih parah lagi, Badan Kehormatan DPR justru melindungi pihak pelapor.

Mafia anggaran

Cerminan mafia anggaran tidak hanya saat pencairan alokasi anggaran, tetapi juga bagaimana mereka saling melindungi seperti pada kasus Nazaruddin. Lebih memprihatinkan lagi, mafia anggaran juga bekerja sama dengan mafia hukum. Bukan hanya merampok uang negara, para politisi tersebut justru berupaya melemahkan KPK. Lembaga yang masih mempunyai integritas dalam penanganan kasus korupsi. Upaya pelemahan didukung oleh pengacara hitam yang juga hanya berorientasi pada uang.

Selain kepada KPK, ke mana lagi kita harus berharap untuk memberantas kasus mafia anggaran? Di internal DPR, Badan Kehormatan DPR mandul menghadapi mafia anggaran. Memecat anggota DPR yang sudah menjadi tersangka korupsi masih ragu-ragu. Menuntaskan kasus penyelundupan minuman keras dan ponsel mewah juga masih setengah hati. Lebih ironis lagi, pimpinan Badan Kehormatan justru terlihat ikut menjenguk tersangka korupsi Nazaruddin di rumah tahanan Brimob.