RUU Pemda Diserahkan Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Rencananya draf RUU Pemda diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Presiden mengelurkan Amanat Presiden (Ampres).

"RUU Pemda tinggal membersih-bersihkan. Sebenarnya materinya sudah selesai di internal eksekutif," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Gamawan menambahkan, pihaknya akan segera meminta nota agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Ampres untuk membahas RUU Pemda. Dengan demikian diharapkan, pekan depan draf RUU Pemda sudah diserahkan kepada DPR.

Menurut Gamawan, ada 13 usulan perubahan yang krusial dalam draf RUU Pemda. Salah satunya penguatan peran gubernur. RUU Pemda mengatur secara tegas mengenai kewenangan sekaligus sanksi-sanksi, jika gubernur melakukan pelanggaran.

Untuk diketahui, RUU Pemda merupakan perombakan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dua kali mengalami perubahan. Rencananya, UU 32 Tahun 2004 itu akan dipecah menjadi tiga, yakni UU Pemda, UU Pemilu Kepala Daerah, dan UU Desa. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan draf RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Desa yang menjadi inisiatif pemerintah.