Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaligis: Nazaruddin Akan Bungkam Soal Partai

Kompas.com - 17/08/2011, 13:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet, akan bungkam soal Partai Demokrat. Dia tidak akan berbicara lagi soal partai ataupun soal pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dalam "nyanyiannya" selama buron.

Hal tersebut disampaikan OC Kaligis yang mengaku kuasa hukum Nazaruddin seusai mengunjungi sel Nazar di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Jadi sampaikan kepada Pak SBY, saya sendiri, saya tidak ngomong soal partai," kata Kaligis menirukan ucapan Nazaruddin.

Menurut Kaligis, saat diperiksa KPK pada Kamis (18/8/2011) besok, kliennya tidak akan memberikan keterangan soal Partai Demokrat dalam berita acara pemeriksaan. "Dia tidak mau ngomong pada KPK. Jadi pemeriksaan besok dia (Nazaruddin) cuma mau jawab satu, 'masukin saja saya dalam penjara'," ujar Kaligis.

Menurut Kaligis, Nazaruddin juga akan bungkam terkait tudingannya terhadap Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Wakil Ketua KPK M Jasin. "Yang lain-lain dia (Nazaruddin) tidak mau ngomong lagi. Soal partai, soal Chandra, dia engggak mau bilang," ungkap Kaligis.

Seperti diketahui, selama buron, Nazaruddin melancarkan tudingan-tudingan terhadap berbagai pihak. Mulai dari Partai Demokrat hingga KPK. Nazaruddin menyebutkan adanya aliran dana proyek wisma atlet dan proyek Hambalang ke Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Dia juga menyebutkan anggota DPR lainnya, yakni Angelina Sondakh (asal Fraksi Partai Demokrat), Wayan Koster (Fraksi PDI-P), dan Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) terlibat dalam kasus wisma atlet.

Selain itu, Nazaruddin menuding pejabat KPK membuat kesepakatan dengan Anas untuk merekayasa kasusnya. Dia menyebut Chandra dan Jasin sebagai rekan Anas. Selain itu, menurut Nazaruddin, Chandra bersama Ade Rahardja mengadakan pertemuan dengan Anas untuk menyepakati skenario kasus wisma atlet. Menurut Nazaruddin, Chandra dan Ade sepakat tidak memeriksa Anas dan kader Partai Demokrat lainnya dalam kasus wisma atlet. Sebagai gantinya, Anas akan meloloskan Chandra dan Ade dalam seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya. Chandra dan Ade gagal dalam seleksi tahap kedua capim KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

    Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

    Nasional
    Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

    Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

    Nasional
    Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

    Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

    Nasional
    Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

    Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

    Nasional
    Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

    Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

    Nasional
    Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

    Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

    Nasional
    Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

    Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

    Nasional
    Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

    Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

    Nasional
    Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

    Nasional
    Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

    Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

    Nasional
    Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

    Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

    Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

    Nasional
    Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

    Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

    Nasional
    Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

    Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com