Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Nazaruddin di Mana-mana

Kompas.com - 15/08/2011, 23:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Komisi Pemberantasan Korupsi resminya kini memang hanya menyidik kasus suap kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang. Pada kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menjadi tersangka.

Namun hasil pengembangan kasus ini, dari penggeledahan di rumah dan kantor Nazaruddin, hasilnya luar biasa. Nazaruddin diduga korupsi di mana-mana.

Juru Bicara KPK Johan Budi, kepada Kompas di Jakarta, Senin (15/8/2011),  menuturkan, kasus yang resmi menjadikan Nazaruddin sebagai tersangka memang baru kasus suap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora). Akan tetapi, KPK telah siap menjerat Nazaruddin dengan kasus korupsi lainnya.

KPK, lanjut Johan, saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di beberapa kementerian yang diduga melibatkan Nazaruddin. Penyelidikan dilakukan setelah KPK menemukan berkoli-koli dokumen di rumah dan kantor Nazaruddin saat digeledah.

"Kemarin data itu kami peroleh setelah penggeledahan di kantornya. Kan banyak, berkoli-koli dokumen. Selain itu, ada juga laporan masyarakat," kata Johan.

Ia menuturkan, saat ini dua kasus korupsi yang diduga melibatkan Nazaruddin dan telah diselidiki KPK ada di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Di dua kementerian ini, lanjut Johan, Nazaruddin diduga terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengadaan barang yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Belum diketahui secara persis berapa nilai proyek yang diduga dikorupsi Nazaruddin.

Johan membeberkan, nilai proyek di dua kementerian itu mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com