Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK yang Tentukan "Hitam Putih" Kasusnya

Kompas.com - 14/08/2011, 13:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR Komisi Bidang Hukum, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (14/8/2011), mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pihak yang akan menentukan hitam-putihnya kasus M Nazaruddin.

"Publik sudah mencatat semua yang dikatakan Nazaruddin. Maka, konsisten atau inkonsistensi Nazaruddin sedikit banyak ditentukan oleh bagaimana KPK memperlakukan mantan Bendahara Partai Demokrat itu," ujar Bambang.

Oleh karena muatan kepentingan politik dalam kasus ini cukup tinggi, masyarakat hanya bisa berharap KPK tetap independen dan fokus pada aspek penegakan hukum.

Menurut Bambang, untuk menghilangkan kecurigaan publik seputar keberpihakan KPK dalam menangani kasus Nazaruddin, Komite Etik KPK sebaiknya ikut melakukan pengawasan.

Saran ini relevan, mengingat penanganan kasus Nazarudin ini melibatkan banyak tokoh penting. Dikhawatirkan ada skenario melokalisasi aktor utama kasus dugaan suap wisma atlet ini hanya kepada Nazaruddin, bukan nama lain. Karena itu, keterlibatan pihak lain yang independen sangat penting untuk meyakinkan publik.

"Sebab, setelah KPK diguncang oleh tuduhan Nazaruddin, apa jaminannya bahwa tidak ada pimpinan KPK yang mendendam dan membatasi kesaksian dan keterangan Nazaruddin? Apalagi, tas milik Nazaruddin yang diduga menyimpan banyak data dan bukti penting sudah disita KPK," ujar Bambang.

Harapan masyarakat, kata Bambang, KPK memberi akses bagi Nazaruddin untuk tetap "bernyanyi" seperti sebelum dia ditangkap. Dengan begitu, publik yakin Nazaruddin tidak berada dalam tekanan dari pihak mana pun.

Sebaliknya jika nyanyian Nazaruddin mendadak sumbang, publik akan berkesimpulan bahwa dia berada dalam tekanan.

Bambang menambahkan, sosok Nazaruddin, bagi sejumlah orang penting di negara ini, menjadi 'momok' atau hantu. Selain orang-orang dari dalam KPK sendiri, ada menteri, petinggi partai, dan sejumlah anggota DPR, kini menjadikan Nazaruddin musuh bersama karena dianggap telah menghancurkan karier mereka.

Kini, setelah tertangkap, mereka tentu tidak akan tinggal diam. "Dengan peta persoalan seperti itu, sulit bagi publik untuk percaya dan yakin bahwa KPK tidak akan diintervensi oleh orang-orang penting yang profilnya sudah dicabik-cabik Nazaruddin," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com