Dirjen Pemasyarakatan Langgar UU Pers

SURABAYA, KOMPAS.com — Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Surabaya menilai, surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM Nomor PAS.HM.01.02.16 melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur LBH Surabaya Atthoillah, Jumat (12/8.2011), juga menilai surat edaran tertanggal 10 Mei 2011 itu dapat melanggar hak sipil dan politik tahanan/narapidana yang dijamin dalam konstitusi.Apa pun status hukumnya, tahanan/narapidana tetap mempunyai hak sipil dan politik untuk menyampaikan pendapat.

Surat edaran itu sendiri berisi, pertama, setiap narapidana/tahanan tidak diperkenankan untuk wawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak mupun elektronik antara lain berupa wawancara, talkshow, telekonferensi, dan rekaman.

Kedua, setiap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan (lapas/rutan) tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film. Karena, selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketenteraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan lapas/rutan.

Ketiga, peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.

"Kami menduga keluarnya surat edaran ini terkait erat dengan banyaknya pemberitaan mengenai praktik mafia dan berbagai penyimpangan lain dalam lapas/rutan. Sayangnya, berbagai pengungkapan penyimpangan tersebut justru direspons dengan langkah mundur dengan mensterilkan lapas/rutan dari pantauan publik, khususnya media/wartawan," kata Atthoillah.

Dalam pandangan LBH Pers Surabaya, seharusnya Dirjen Pemasyarakatan mengapresiasi media yang berhasil membuktikan adanya praktik menyimpang dalam lapas/rutan.