Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produk Pindad Hanya untuk Tujuan Damai

Kompas.com - 11/08/2011, 22:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Produk alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang diproduksi PT Pindad hanya boleh diperjualbelikan untuk tujuan damai. Dengan demikian, permintaan senjata dari daerah konflik tidak boleh dilayani.

"Kami hanya memproduksi ini untuk proses perdamaian dan menjaga keseimbangan. Black market (pasar gelap senjata) diusahakan untuk ditiadakan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Sebelumnya, Pindad mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.

Di sisi lain, Pindad tidak bisa dengan bebas mengekspor produknya ke pasar internasional karena butuh izin pemerintah. Sebagai contoh, bom tajam BT-250 yang sudah ditawarkan ke TNI sejak 10 tahun lalu, belum juga diambil sampai sekarang.

Menurut Mustafa, masalah ini sudah dibawa ke rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis siang tadi. Atas dasar itu, Mustafa optimistis bahwa alutsista akan disediakan dengan memperhitungkan keberpihakan pada produksi dalam negeri.

"Oleh karenanya, industri strategis ini sedang kami perkuat penatakelolaannya dan manajemennya untuk mengimbangi kesempatan yang diberikan bagi produksi alutsista dari dalam negeri. Ini berlaku juga untuk industri strategis lain, yakni Pindad, Dirgantara Indonesia, dan PT PAL," katanya.

Atas dasar itu, Indonesia tetap bisa mengekspor senjata genggam jenis SS-2 dan panser ke Malaysia. Untuk panser juga sedang dirundingkan dengan 1-2 negara ASEAN yang lain. Ini termasuk juga panser 6x6 untuk misi perdamaian di Lebanon.

"Yang seperti ini yang akan kami perluas pasarnya. Seperti pesawat CN 235 versi militer sekarang lebih laris dibandingkan versi sipil untuk penumpang," ujar Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com