Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produk Pindad Hanya untuk Tujuan Damai

Kompas.com - 11/08/2011, 22:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Produk alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang diproduksi PT Pindad hanya boleh diperjualbelikan untuk tujuan damai. Dengan demikian, permintaan senjata dari daerah konflik tidak boleh dilayani.

"Kami hanya memproduksi ini untuk proses perdamaian dan menjaga keseimbangan. Black market (pasar gelap senjata) diusahakan untuk ditiadakan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Sebelumnya, Pindad mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.

Di sisi lain, Pindad tidak bisa dengan bebas mengekspor produknya ke pasar internasional karena butuh izin pemerintah. Sebagai contoh, bom tajam BT-250 yang sudah ditawarkan ke TNI sejak 10 tahun lalu, belum juga diambil sampai sekarang.

Menurut Mustafa, masalah ini sudah dibawa ke rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis siang tadi. Atas dasar itu, Mustafa optimistis bahwa alutsista akan disediakan dengan memperhitungkan keberpihakan pada produksi dalam negeri.

"Oleh karenanya, industri strategis ini sedang kami perkuat penatakelolaannya dan manajemennya untuk mengimbangi kesempatan yang diberikan bagi produksi alutsista dari dalam negeri. Ini berlaku juga untuk industri strategis lain, yakni Pindad, Dirgantara Indonesia, dan PT PAL," katanya.

Atas dasar itu, Indonesia tetap bisa mengekspor senjata genggam jenis SS-2 dan panser ke Malaysia. Untuk panser juga sedang dirundingkan dengan 1-2 negara ASEAN yang lain. Ini termasuk juga panser 6x6 untuk misi perdamaian di Lebanon.

"Yang seperti ini yang akan kami perluas pasarnya. Seperti pesawat CN 235 versi militer sekarang lebih laris dibandingkan versi sipil untuk penumpang," ujar Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com