Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Evaluasi Polda Papua

Kompas.com - 01/08/2011, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri akan mengevaluasi kinerja Kepolisian Daerah Papua di bawah kepemimpinan Inspektur Jenderal Bigman Lumban Tobing menyusul bentrokan serta penyerangan dalam empat hari terakhir di wilayah Papua. Total korban tewas mencapai 23 orang.

"Mabes Polri akan turunkan tim ke sana (Papua). Kita akan cek bagaimana kesiapan anggota di lapangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Senin ( 1/8/2011 ), saat ditanya apakah akan ada evaluasi terhadap kinerja Bigman selaku Kapolda. Bigman dilantik menjadi Kapolda Papua awal bulan Juli 2011.

Bigmanmenggantikan Irjen Bekto Suprapto yang diangkat menjadi Wakil Kepala Bareskrim Polri.

Dalam empat hari terakhir ini, terjadi dua kali bentrokan dan dua kali penyerangan. Bentrokan pertama terjadi Sabtu pekan lalu antara kelompok Simon Alom (bakal calon Bupati Puncak, Papua) dengan kelompok Thomas Tabuni (ketua DPRD dan ketua Partai Gerindra).

Bentrokan terjadi setelah ditolaknya berkas pendaftaran Simon sebagai bakal calon Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum lantaran Thomas mencabut dukungan untuk Simon. Bentokan berlanjut keesokan paginya. Bentrokan dua hari itu mengakibatkan 19 orang tewas, satu rumah, satu mobil dinas, dan satu rumah adat dibakar.

Peristiwa lainnya yakni penyerangan kelompok yang diduga dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pertama, 16 orang dari OPM menyerang anggota Brimob di wilayah Pinai Jumat pekan lalu. Tidak ada korban dari peristiwa itu.

Namun, empat orang tewas, tiga orang luka berat, dan dua luka ringan akibat penyerangan kelompok yang juga diduga dari OPM di wilayah Nafri saat penyerangan kedua pagi tadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com