Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tanjung: Pilih Nasdem atau Golkar

Kompas.com - 26/07/2011, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tanjung mengingatkan agar kader Golkar yang masih berada di organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) yang sudah menjadi Partai Nasdem agar segera memilih salah satu dari partai tersebut. Jika ada kader Golkar yang masih berada di dalam Partai Nasdem, kata Akbar, akan dikenai sanksi tegas.

"Mendirikan parpol itu hak setiap warga negara, tetapi memang dalam undang-undang tidak boleh ada keanggotaan ganda. Harus memilih. Kalau Golkar ada di Nasdem, ya harus pilih. Kalau tidak, ya Golkar akan ambil tindakan tegas," tutur Akbar seusai menghadiri acara deklarasi Partai Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Sementara itu, mengenai status Surya Paloh sebagai salah satu pendiri Nasdem yang pernah masuk ke dalam Partai Golkar, Akbar enggan berkomentar. Menurut dia, jika memang Surya Paloh memilih untuk tetap berada dalam Partai Nasdem, pihaknya tidak bisa memaksakan hal tersebut. "Kita juga tidak tahu persis apakah dia (Surya Paloh) juga yang memberi dana, tetapi kalau sudah dirikan partai ya sudah pasti keluar. Itu hak setiap orang, untuk menentukan pilihan partai," katanya.

Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh disebut-sebut telah lama meninggalkan Golkar dan mendirikan Nasdem. Sebelumnya, Suryo Paloh ikut bertarung dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar pada Oktober 2009. Namun, Surya Paloh ditaklukkan Aburizal Bakrie dalam pemilihan itu. Tak lama kemudian, Suryo Paloh mengajak beberapa kader Golkar, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Syamsul Maarif, dan Ferry Mursyidan Baldan, serta 43 tokoh lainnya mendirikan ormas Nasdem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com