Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Transformasi Menyeluruh, BPJS Masih Mentok

Kompas.com - 15/07/2011, 09:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah berdiskusi panjang lebar sejak pukul 20.00 hingga pukul 00.00, Kamis (14/7/2011), Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI dan pemerintah tak kunjung memperoleh kata sepakat mengenai transformasi menyeluruh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen.

Hingga akhir, pemerintah tak ingin kata "menyeluruh" tercantum sebagai kesepakatan. Pemerintah, melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menghendaki kata "menyeluruh" dalam butir kesimpulan terkait transformasi empat BUMN, meliputi program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan diganti dengan kata "bertahap".

"Kami minta diganti dengan 'bertahap', Pak. Pansus RUU BPJS dan pemerintah menyepakati akan ada transformasi secara bertahap mengenai program, aset, karyawan, peserta dan kelembagaan dari keempat BUMN," ungka Armida di depan para anggota Pansus.

Sementara itu, DPR bersikeras agar poin menyeluruh dimasukkan karena menurut dewan, jika BUMN berbentuk PT dan bertujuan mencari laba tidak boleh lagi mengelola jaminan sosial dasar, seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja untuk rakyat. Pasalnya, UU SJSN sudah mengamanatkan pengelolaan jaminan sosial dasar pada BPJS baru.

DPR berpendapat, jika keempatnya tetap ingin mengelola, maka harus melebur kepada BPJS baru secara keseluruhan. Lagipula, lanjut Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri sebagai kapten pemerintah dalam pembahasan RUU ini sudah menyetujui terjadinya transformasi menyeluruh terhadap empat BUMN dalam rapat kerja 25 Mei lalu.

"Ini gimana. Kita sudah buka transkripnya Menteri Keuangan setuju. Kenapa sekarang susah sekali? Memang pada implementasinya akan bertahap kok tergantung dari kerangka waktu. Tidak mungkin cepat," kata politisi PDI-P itu.

Karena tidak juga menelurkan kata sepakat, akhirnya Pansus menyepakati rapat diskors dan akan dilanjutkan pada Jumat (15/7/2011) siang. Ketua Pansus RUU BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan rapat lanjutan Pansus dan pemerintah siang ini akan membahas laporan Panja dan persoalan transformasi.

Suasana di dalam ruang rapat sempat ramai karena sejumlah aktivis yang diperkenankan ikut memantau jalannya rapat berteriak tanda tak puas dengan pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Nasional
    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    Nasional
    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Nasional
    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Nasional
    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Nasional
    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Nasional
    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com