Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro: Nazaruddin Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 11/07/2011, 12:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, pernyataan-pernyataan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, yang selama ini disampaikan melalui Blackberry Messsanger (BBM) tidak dapat dipertangungjawabkan.

Pernyataan Nazaruddin yang menuding sejumlah kader Partai Demokrat menerima aliran dana terkait kasus tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum. "Kalau ada suara-suara dari luar negeri, itu tidak bertanggung jawab. Dia (Nazaruddin) nyatakan pengacaranya akan ke KPK. Nah, sekarang pengacaranya ngomong gitu juga," ujar Busyro saat dihubungi wartawan, Senin (11/7/2011).

Dari luar negeri, Nazaruddin menyebut sejumlah nama kader Partai Demokrat yang menurut dia terlibat. Sejumlah nama tersebut adalah dua anggota DPR, yakni Angelina Sondakh dan Mirwan Amir; Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum; serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang juga fungsionaris Partai Demokrat.

Melalui BBM dan kuasa hukumnya, OC Kaligis, anggota Komisi VII DPR itu juga menyebutkan bahwa Anas dan Andi menerima uang terkait dugaa suap itu masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar.

Terkait informasi-informasi tersebut, Busyro meminta agar Nazaruddin membuktikan kebenaran ucapannya di hadapan penyidik KPK. "Buktikan di KPK, mau buka-buka apa saja, di tempatnya yang terhormat di KPK," kata Busyro.

Dia juga menjamin pihaknya tidak akan mendiskriminasikan Nazaruddin ataupun mengakomodasi kepentingan politik tertentu dalam memproses Nazaruddin. "Tidak ada kepentingtan apa pun untuk siapa pun juga," katanya.

Hingga kini, Nazaruddin belum menjalani pemeriksaan di KPK. Politikus Partai Demokrat itu melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum dicegah. Terkait proses penyelidikan kasus dugaan suap wisma atlet, KPK telah memanggil sejumlah saksi terkait Nazaruddin.

Saksi-saksi tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka kasus tersebut. Kasus ini juga melibatkan Sektretaris Kemenpora Wafid Muharam dan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang.

Saat disinggung kemungkinan KPK memanggil nama-nama sejumlah kader Partai Demokrat, Busyro mengatakan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan."Belum sampai bisa dipastikan diperiksa lagi atau tidak," katanya. KPK juga terus mencari keberadaan Nazaruddin yang masih misterius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com