Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panji: Itu Tanda Tangan Asli Imam

Kompas.com - 03/07/2011, 17:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, membantah memalsukan atau menyuruh orang untuk memalsukan tanda tangan Imam Supriyanto dalam dokumen notulensi rapat yang berisi penonaktifan Imam dari anggota dewan pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang mengelola Al-Zaytun.

Demikian disampaikan kuasa hukum Panji, Ali Tanjung, yang dihubungi wartawan, Minggu (3/7/2011). Menurut Ali, Imam sendiri yang menandatangani dokumen tersebut. Imam juga telah menerima uang Rp 3,5 juta sebagai tanda terima kasih karena memenuhi permintaan yayasan untuk nonaktif dari keanggotaan dewan pembina yayasan.

"Uang tanda jasa, penghargaan karena pihak yayasan minta beliau tanda tangani. Pak Abdul Halim yang minta," kata Ali.

Imam melaporkan Panji kepada polisi dengan tuduhan memalsukan tanda tangan Imam dalam dokumen akta kepengurusan yayasan yang mengelola Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Polisi telah menetapkan Panji sebagai tersangka.

 

Ali menuturkan, keterangan mengenai tanda tangan asli Imam disampaikan mantan bawahan Imam yakni Musli Faiz yang menemui Imam untuk menyampaikan berkas dokumen notulensi tersebut sekaligus mengantarkan uang untuk Imam. Musli dan Imam, kata Ali, bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Pusakanegara, Jawa Barat.

"Saksi (Musli) yang disuruh anggota dewan pembina cari Imam. Dia (Musli) katakan, Iman sendiri yang tanda tangani itu. Imam diberikan berkas dan uang. Berkas diserahkan ke Imam, terus Imam masuk ke dalam, pas keluar lagi, ada tanda tangannya. Dia keluar, sudah ada tanda tangannya," papar Ali.

Karena itulah, kata Ali, mustahil jika Panji memalsukan tanda tangan Imam atau menyuruh orang lain untuk memalsukannya. "Karena Pak Panji kan tanda tangani itu (dokumen notulensi) terakhir," ucapnya.

Ali menambahkan, anggota dewan pembina yayasan yang lainnya juga mengaku tidak memalsukan tanda tangan Imam.

Imam mengaku dicoret dari kepengurusan YPI setelah dia keluar dari jaringan Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin Panji Gumilang. Imam juga mengaku bergabung dalam NII selama 20 tahun dan pernah menjabat sebagai Menteri Peningkatan Produksi NII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com