Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

70 Persen Pemilih Indonesia Tak Loyal

Kompas.com - 12/06/2011, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas pemilih Indonesia tak loyal pada satu partai tertentu. Mereka dengan mudah dan bebas bisa berpindah ke lain hati ketika pemilu datang, bergantung pada ketertarikan mereka pada waktu-waktu tersebut.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, survei mereka pada 1-7 Juni 2011  menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tak merasa dekat dengan satu partai politik tertentu.

"Jawabannya mengagetkan, ternyata memang 70 persen pemilih kita tidak merasa dekat dengan partai. Hanya 30 persen yang merasa dekat dengan partai," kata pendiri LSI, Denny JA, dalam keterangan pers di kantornya, Minggu (12/6/2011).

Menurut Denny, perilaku pemilih Indonesia sangat berbeda dengan para pemilih di negara demokrasi yang sudah maju. Fakta psikologi politik ini, lanjutnya, harus dikuasai oleh para politikus dan pemimpin negara.

"Harus diketahui bahwa 70 persen pemilih kita bukan pemilih yang loyal. Mudah sekali untuk keluar masuk dari partai satu ke partai lain, bergantung stimulus yang ditawarkan. Kalau ada partai dengan program yang public interest-nya tinggi, pemilih cepat berubah," tuturnya.

Denny menambahkan, kenyataan ini diperkuat dengan fakta bahwa selama tiga kali pemilu sejak reformasi bergulir, pemenang pemilu selalu bergantian. Pada Pemilu 1999 PDI-P yang menang dengan 33,7 persen suara. Pada Pemilu 2004 Golkar unggul dengan 21,58 persen suara, dan terakhir Demokrat menang dengan 20,85 persen suara pada Pemilu 2009.

Jumlah suara yang menjadi dasar kemenangan partai juga terus menurun dari pemilu ke pemilu. Selain itu, belum adanya partai yang menang dua kali berturut-turut menunjukkan bahwa partai sulit menjaga loyalitas pemilih.

Pakar psikologi politik UI, Hamdi Moeloek, sepakat bahwa pemilih Indonesia memang tidak loyal atau biasa disebut bounce voter. "Bounce voter 70 persen memang masuk akal. Yang loyal memang tidak lebih dari 30 persen," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com