Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Ada Kubu-kubuan Lagi di Polri

Kompas.com - 10/06/2011, 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR,  Nasir Jamil, berharap tak ada lagi sentimen antarkubu dalam internal Polri dalam penentuan Kabareskrim baru, pengganti Komjen Ito Sumardi. Semua kubu di tubuh kepolisian harus satu padu mendukung siapa pun nama-nama yang akan diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian dipilih oleh Dewan Kebijakan Tinggi Polri atau Wanjakti Polri.

"Harapan kami tidak ada kubu-kubuan. Khawatir nanti kalau satu naik, yang satu enggak dapat tempat. Polri harus tunjukkan kekompakan untuk mencari isi Kabareskrim. Perannya sentral, kan," katanya kepada wartawan, Jumat (10/6/2011).

Menurut Nasir, menurut informasi yang diterimanya, dua nama calon menguat di internal kepolisian, yaitu Irjen Sutarman (Kapolda Metro Jaya, Akpol 1981) dan Irjen Iskandar Hasan (Kapolda Aceh, Akpol 1980). Namun, usulan nama-nama kembali pada selera Presiden sebelum diajukan kepada Kapolri untuk dipilih melalui Wanjakti.

Politikus PKS itu melihat Presiden menginginkan Kapolri melakukan pembersihan di internal Polri. Karena itu, Kabareskrim yang akan dipilih tentu adalah jenderal yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi.

"Reskrim itu, kan, core di kepolisian. Kalau kemudian ditempatkan jenderal yang bermasalah, makanya harus hati-hati sekali. Jangan sampai kemudian setelah di Kabareskrim muncul isu macam-macam. Namun, alangkah baiknya jika benar-benar clean sehingga mudah untuk menjalankan reformasi di tubuh kepolisian," ujarnya.

Selain itu, Nasir juga mengatakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Selama ini, Nasir menilai fungsi ini belum tajam dilakukan oleh Kabareskrim sebelumnya. Nasir berharap Kabareskrim baru memiliki kapasitas untuk menjamin kinerja badan Pengawas Penyidikan (Wasdik) karena badan ini merupakan penentu dilanjutkan atau tidak proses hukum di kepolisian. Kabareskrim baru juga diharapkan bisa berbenah dalam teknologi dan jaringan.

Menurut Nasir, pelaku kejahatan belakangan ini memiliki teknik makin canggih. Kecenderungan ini merupakan tantangan bagi Polri, terutama Direktorat Reskrim. "Kalau tidak mengimbangi ini tentu akan kalah," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com