Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Kekerasan,Jurnalis Mengadu ke DPR

Kompas.com - 10/05/2011, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang jurnalis kontributor Vivanews, Harian Lokal Bintang Papua dan The Jakarta Globe, Banjir Ambarita (Bram), mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/5/2011). Bram ditusuk oleh pelaku yang diduga oknum polisi di Jayapura, Papua, 3 Maret 2011.

Bram, yang diterima anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menceritakan, ia menduga kuat penikaman yang diterimanya terkait berita investigasi tentang oknum polisi yang melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Jayapura. Peristiwa tersebut dirahasiakan polisi dari publik dan keluarga wanita itu.

"Saya masih trauma setelah mengalami penusukan tersebut, termasuk teman-teman jurnalis di Papua. Apalagi sampai sekarang kasus ini belum bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian Jayapura. Mereka mengatakan, penusukan itu kemungkinan kasus perampokan, tetapi mereka (kepolisian) juga tidak bisa buktikan itu," ujar Bram.

Selain dugaan akibat pemberitaan itu, ia juga menduga tindakan kekerasan keterkaitan pemberitaannya mengenai pelanggaran HAM di Matembo Papua, yang dimuat di surat kabar The Jakarta Globe sekitar enam bulan lalu. Dalam berita itu, ia membeberkan dugaan keterlibatan Kapolres Jayapura yang ikut memimpin terjadinya sejumlah kekerasan di Matembo.

"Saat saya wawancara langsung, dia menyatakan bahwa dia yang memimpin langsung operasi itu dan anggotanya juga. Saya mau beritakan, dia (Kapolres Jayapura) bilang jangan diberitakan karena itu hanya manuver kelompok separatis yang menyudutkan polisi. Tapi tetap saya beritakan (tayang) 4 Agustus di Jakarta Globe. Mungkin itu yang juga, jika saya runut dari awal, dugaan latar belakang saya ditikam," ujarnya.

Bram yang ditemani wakil dari Aliansi Jurnalis Independen, Asep Kamarudin, meminta DPR mendorong penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang selama ini tak pernah tuntas. Para pelaku cenderung dibiarkan sehingga kasus-kasus yang sama terus terjadi.

"Kasus ini (kasus Bram) merupakan bagian kecil yang dilakukan aparat penegak hukum maupun sipil. Kami melihat terjadi impunitas. Kami menghitung sejak Januari 2010 hingga akhir 2010 terdapat 46 kasus kekerasan terhadap wartawan, tiga di antaranya kasus kematian wartawan. Tidak sama sekali tuntas kasus-kasus tersebut," kata Asep

Eva menyatakan, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Kapolda Jayapura untuk menanyakan perkembangan kasus Bram tersebut. Ia juga menyatakan akan meminta keterangan dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait tindak lanjut terhadap berbagai kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil.

"Kita akan angkat ke permukaan mengenai kasus ini. Kita memang sudah cukup banyak mendengar aduan-aduan ini dan kami bisa janjikan rapat kerja dengan Kapolri. Saya akan konfirmasi mengenai situasi itu," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com