Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Telekonferensi Mudah dan Murah Lho, Pak

Kompas.com - 08/05/2011, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih ingat cerita Teguh Iskanto, mahasiswa Indonesia di Australia, yang berbagi cerita jalannya dinamika diskusi dengan delegasi Komisi VIII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Australia? Salah satu hal yang dipertanyakan para mahasiswa adalah mengapa Dewan tak memilih melakukan telekonferensi dengan pihak yang dibutuhkan? Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara ini dinilai sangat mungkin dilakukan.

"Salah satu kawan saya (pas saat sesi kacau) sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?” Pada saat itu, Bapak Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…," demikian kutipan tulisan Teguh.

Jawaban yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding adalah rumit sehingga DPR tak memilih telekonferensi sebagai salah satu jalan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Benarkah telekonferensi rumit?

Mudah dan lebih murah

Pakar IT security Ruby Alamsyah mengungkapkan, penyelenggaraan telekonferensi sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan perangkat saat ini, hal itu sangat mungkin dilakukan tanpa hambatan dan terjamin keamanannya. Pengadaan perangkatnya juga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang berangka miliaran rupiah.

"Masyarat biasa saja, seperti kita bisa video conference. Setiap saya di luar negeri pakai video conference, anak saya juga bisa menggunakannya. Minimal pakai Skype. Apalagi, di negara maju pasti mengerti Skype. Tetapi, untuk telekonferensi pejabat negara, mungkin akan aman dan nyaman jika tidak menggunakan jalur publik seperti Skype. Ada alternatif lain, dengan jalur privat," ujar Ruby kepada Kompas.com, Jumat (6/5/2011).

Ia memaparkan, teknologi yang tersedia saat ini adalah IP based, dengan menggunakan jalur internet yang lebih aman. "Ada yang namanya VPN atau virtual private network, dibikin khusus. Walaupun menggunakan jalur publik, jalur umum itu dibikin enkripsi sehingga hanya pihak A dan B yang bisa mendengar. Ada teknologinya. Bukan teknologi yang enggak mungkin dibeli. Yang penting, kedua belah pihak pakai enkripsi yang sama. VPN itu jalur di dunia maya, di mana jalur publik dijadikan jalur pribadi," katanya.

Namun, untuk membuat jalur menjadi jalur pribadi, tak perlu repot. Menurut Ruby, perangkat video conference sudah built in dengan enkripsi tersebut. "Enggak perlu sesuatu yang teknologi tinggi," ujarnya.

Untuk mengadakan telekonferensi ini juga tak dibutuhkan prasyarat kedua belah pihak harus memiliki perangkat dengan merek atau kecanggihan yang sama. "Yang penting, enkripsinya sama," kata Ruby.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    ASN yang Tarik Lengan Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tarik Lengan Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    Nasional
    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nasional
    Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Nasional
    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Nasional
    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com