Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa: Sudah Dicabut Surat Kuasanya

Kompas.com - 29/04/2011, 12:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mindo Rosaline Manullang, salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan wisma atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan, menyatakan, Kamaruddin Simanjuntak bukan kuasa hukumnya lagi. Surat kuasa yang menyatakan Kamaruddin sebagai kuasa hukumnya, kata Rosa, sudah dicabut. 

"Ya, sudah. Sudah dicabut surat kuasanya. Nanti ya saya jelaskan dalam keterangan pers," kata Rosa saat datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (29/4/2011). 

Pernyataan Rosa tersebut didukung dengan sebuah surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Rosa dan dikirim kepada pewarta oleh pihak yang mengaku sebagai keluarga Rosa semalam. "Mencabut surat kuasa tertanggal 23 April 2011 sehubungan dengan sebagai kuasa hukum saya dalam perkara di KPK yang saya berikan kepada Kamaruddin Simanjuntak," tulis surat kuasa tersebut. 

Hari ini Rosa kembali menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka. Sebelumnya, Kamis (28/4/2011), tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, serta petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, diperiksa KPK sebagai saksi untuk Rosa. 

Dalam kasus ini, peranan Rosa dinilai penting. Pihak Wafid menilai, Rosa adalah saksi kunci untuk membongkar kasus dugaan suap dengan bukti cek senilai Rp 3,2 miliar ini. Seperti diberitakan, saat berstatus sebagai kuasa hukum Rosa, Kamaruddin mengungkapkan bahwa ia dan kliennya mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Rosa diancam agar tidak membeberkan nama-nama. 

Kamaruddin juga mengatakan, Rosa hanya menjalankan perintah atasannya untuk mengantarkan seorang pengusaha bertemu Wafid. Atasan Rosa tersebut, menurut Kamaruddin, adalah bendahara umum partai penguasa yang juga anggota Komisi III DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

    Nasional
    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com