Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Mana Intelijen Saat NII Menyebar?

Kompas.com - 27/04/2011, 20:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefudin menyatakan, sebagian masyarakat mempertanyakan bagaiman kinerja intelijen saat ini hingga Negara Islam Indonesia kembali tumbuh di tengah masyarakat dan melakukan tindakan radikalisme.

Menurut Lukman, gerakan ini sudah ada sejak lama dan seharusnya intelijen telah bekerja untuk menjaring gerakan yang diduga melakukan cuci otak kepada anggota yang direkrutnya.

"Kalau masyarakat sebagian besar menganggap bahwa ini semacam pembiaran sepertinya tidak ada tindakan tegas terhadap NII, saya khawatir betul terjadi distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara," kata Lukman di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Menurut dia, kehadiran NII menjadi pekerjaan rumah bagi intelijen untuk mengungkap siapa yang berada di balik gerakan ini. "NII bukan baru setahun, dua tahun. Ini kan sudah ada sejak tahun 1960-an. Kenapa sekarang kemudian semakin marak dan eksis? Ini yang menjadi pekerjaan rumah intelijen untuk mengungkap siapa di balik ini. Intelijen kita harus bekerja keras," ujarnya.

Lukman menambahkan, kembalinya gerakan NII ini bahkan juga menjadi kritik untuk intelijen. Namun, menurut dia, intelijen untuk masalah ini hanya bisa melakukan aktivitas intelijen semata, bukan untuk melakukan penangkapan maupun menginterogasi dan penahanan karena itu merupakan tugas kepolisian.

"Menurut hemat saya untuk mencari gerakan-gerakan seperti ini, sebenarnya kan kerja intelijen itu mendeteksi, tidak harus kewenangan menangkap. Karena kalau menangkap kemudian tidak ada yang bisa mengontrol bagaimana jika terjadi penyalahgunaaan kewenangan," ujarnya.

Lukman menekankan kerja intelijen perlu semakin dimaksimalkan agar gerakan-gerakan seperti NII tidak sampai mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com