Gedung Baru DPR atau 32.000 Sekolah?

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan DPR melanjutkan pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp1,1,38 triliun masih menuai kecaman. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung Baru DPR melansir, angka pembangunan gedung baru wakil rakyat setara dengan biaya pembangunan 32.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia. Pilih yang mana?

"Apabila anggaran gedung DPR senilai Rp1,138 triliun digunakan untuk pembangunan sekolah, setidaknya dapat membangun sebanyak 32.000 gedung sekolah yang baru," kata salah seorang aktivis koalisi, Emerson Yuntho, di Gedung DPR, Selasa (12/4/2011).

Oleh karena itu, koalisi menilai, Dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat saat ini. DPR dituding lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada memprioritaskan kepentingan publik. Selain itu, anggaran pembangunan gedung baru dinilai bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, ataupun pertanian. Koalisi mencatat, data Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2008 menunjukkan jumlah gedung sekolah dasar hingga menengah atas di Indonesia yang mengalami kerusakan mencapai 170.000 sekolah.

Sementara itu, di sektor lainnya, anggaran pembangunan gedung yang direncanakan hingga 36 lantai ini dapat dialokasikan untuk pengadaan lahan sawah hingga 20.000 hektar atau justru membangun 11.600 rumah sederhana untuk masyarakat.

Koalisi menuntut agar rencana pembangunan gedung baru segera dibatalkan. Dengan demikian, anggarannya bisa dikembalikan DPR kepada negara untuk menambah jumlah anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Jangan dibandingkan

Akhir pekan lalu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, meminta masyarakat tidak menganalogikan gedung baru DPR dengan gedung-gedung sekolah yang tak layak pakai. Menurutnya, masing-masing sudah memiliki anggaran sendiri.

"Jangan analogkan gedung DPR dengan bangunan (gedung) SD. Sudah ada budget masing-masing. Gedung SD itu sudah ada budget sendiri, 20 persen APBN," ujar Sutan, Sabtu (9/4/2011) di Jakarta.

Ia menilai, penolakan publik karena sikap apriori terhadap parlemen. Namun, Sutan menekankan, pelaksana proyek pembangunan gedung baru DPR harus melakukan penghitungan ulang dan merancang kembali desainnya. Menurut dia, dari sisi luasan ruangan dan tata letak bisa diredesain agar ada penghematan anggaran.

"Bagaimana bisa hemat kalau memakai desain lama? Sebaiknya didesain ulang sesuai dengan kemauan masyarakat. Yang jelas, semangatnya penghematan. Desain bisa diubah, ruangan anggota tidak perlu seluas itu," ujarnya.

"Tapi jangan dibilang jangan bangun gedung. Kita butuh, kok," tambah Sutan.

Seperti diketahui, di gedung baru DPR nanti, setiap anggota Dewan akan menempati ruangan seluas 112 meter. Dengan harga per meter mencapai Rp 7,2 juta, maka harga satu ruangan anggota ditaksir hampir Rp 800 juta. Ruangan itu akan ditempati anggota DPR bersama satu asisten pribadi dan empat staf ahli.