Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syamsul: Yusuf Tahu Isi Perut PKS

Kompas.com - 23/03/2011, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang pendiri Partai Keadilan yang sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Syamsul Balda, mengungkapkan bahwa Yusuf Supendi mengetahui banyak hal tentang internal PKS. Yusuf yang juga pendiri PKS dan pernah menjadi anggota Dewan Syariat PKS itu mengetahui pelanggaran-pelanggaran moral anggota PKS.

"Beliau seorang sesepuh PKS, dia tahu isi perut PKS. Kalau dia bongkar, orang PKS semua kenal dia (Yusuf)," ujar Syamsul ketika dihubungi, Rabu (23/3/2011).

Seperti diketahui, Yusuf Supendi menuding sejumlah elite PKS melakukan pelanggaran etika anggota parlemen dan menggelapkan dana. Bahkan, dia melaporkan Sekjen PKS Anis Matta ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penggelapan dana kampanye Pemilihan Gubernur DKI 2007 dari Adang Daradjatun senilai Rp 10 miliar.

Menurut Syamsul, Yusuf yang diberhentikan dari keanggotaan PKS tahun lalu itu memiliki bukti terkait tudingannya. "Saya berkesimpulan apa yang disampaikan beliau (Yusuf) ada faktanya, dia punya dokumen dan fakta," ucap Syamsul.

Adapun Syamsul Balda pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Partai Keadilan pada 1999-2004. Dia juga keluar dari PKS karena diberhentikan.

Terkait tudingan Yusuf terhadap elite-elite PKS, para petinggi PKS enggan menggubris lebih jauh. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan belum akan mengambil sikap untuk melaporkan Yusuf ke polisi.

PKS pun tidak akan menyerang balik Yusuf dengan membeberkan aib Yusuf. PKS menilai tudingan Yusuf tersebut merupakan bagian dari serangkaian serangan terhadap PKS berkaitan dengan sikap politik PKS yang mendukung perguliran hak angket mafia perpajakan.

"Kita melihat rangkaiannya, Anis, ada video (mesum)-nya mirip Anis tapi bukan, majalah PKS backing penyelundupan daging, lalu kasus ini (tudingan Yusuf Supendi), dugaan kita memang ada warung gosip untuk mengumpulkan data orang-orang," ujar Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

    Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

    Nasional
    Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

    Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

    Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

    Nasional
    Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

    Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

    Nasional
    Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

    Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

    Nasional
    Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

    Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

    Nasional
    Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

    Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

    Nasional
    Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

    Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

    Nasional
    Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

    Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

    Nasional
    Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

    Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

    Nasional
    Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

    Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

    Nasional
    5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

    [POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

    Nasional
    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com