Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Dituding Gelapkan Rp 10 M

Kompas.com - 17/03/2011, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang pendiri Partai Keadilan Yusuf Supendi mengungkapkan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menggelapkan dana kampanye Pemilihan Gubernur DKI dari Adang Daradjatun Rp 10 miliar. Yusuf mengklaim memiliki bukti dokumen dan saksi yang dapat diklarifikasi.

"Informasinya, ketika Pilkada DKI, Adang menyerahkan 40 miliar, walau belakangan masih kurang, totalnya 70 miliar. Yang dari 40 miliar, diminta Anis 10 miliar," katanya di seusai melapor ke Badan Kehormatan DPR, Jakarta, Kamis (17/3/2011).

Menurutnya, informasi 10 miliar yang diterima Anis tersebut merupakan hasil investigasi sejumlah anggota Dewan Syariah PKS DKI pada 2007. "Dan itu saya tidak mau asal ngomong. Ini berdasarkan ceritanya salah satu anggota dewan syariah ceramah di sebuah mesjid, kebetulan dia salah seorang mahasiswa saya," ucapnya.

Perihal dugaan penggelapan uang tersebut, menurut Yusuf, telah diproses di Dewan Syariah PKS Pusat. Namun, katanya, Dewan Syariah PKS pusat memutuskan tidak ada penggelapan yang dilakukan Anis. Sebab, kepada Dewan Syariah, lanjut Supendi, Anis mengaku tidak menikmati uang tersebut. Uang Rp 10 miliar itu dititipkan sementara kepada seseorang.

Kendati demikian, Yusuf bersikukuh memiliki bukti kuat bahwa Anis melakukan penggelapan uang. Ia siap membeberkan bukti tersebut jika PKS melakukan gelar perkara atas kasus itu. "Saya panggil ahli hukum, bagaimana hukumnya menerima uang, entah diapain, entah disimpan, dititipkan, tetap namanya penggelapan," ucapnya.

Selain Anis, Yusuf juga menuding Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menggelapkan uang kampanye yang diberikan dari Jusuf Kalla senilai Rp 34 miliar. Hari ini dia melaporkan Luthfi ke Badan Kehormatan DPR.

Luthfi juga dinilainya telah melanggar etika anggota parlemen karena kerap mengirim pesan singkat bernada mengancam kepadanya. Yusuf yang sudah diberhentikan dari PKS sekitar tahun lalu itu juga menuding Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. "Hilmi, putra pentolan Darul Islam, Danu Muhammad Hasan, gesit mengumpulkan setoran untuk memperkaya diri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

    Nasional
    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

    Nasional
    Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Nasional
    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Nasional
    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Nasional
    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com