Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Soal Megawati, KPK Harus Kritis!

Kompas.com - 19/02/2011, 17:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya bersikap kritis terkait dengan permintaan sejumlah tersangka kasus traveller's cheque mantan anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta KPK menghadirkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati diminta menjadi saksi meringankan yang memberikan keterangan bahwa beberapa anggota fraksinya mendapat uang murni dari pendapatan partai, bukan dari cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom.

"Penyidik (KPK) harus kritis, jangan ikut saja, kalau tidak terlalu penting ngapain," kata Jimly di Auditorium Widya Graha, Sabtu (19/02/2011).

Pemanggilan terhadap Megawati, menurut Jimly, sebaiknya tidak dilakukan jika memang tidak terlalu dibutuhkan karena hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk.

"Kalau tidak diperlukan kepentingannya, tidak perlu, kan, karena hanya akan menimbulkan hiruk-pikuk dan jadi show saja," tuturnya.

Menurut dia, hal wajar jika orang yang sudah menjadi tersangka mencari teman sebanyak-banyaknya. Jika Megawati telanjur dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebaiknya tetap dijalankan agar tidak merusak nama baik kedua belah pihak.

"Biasanya orang kalau jadi tersangka mencari teman sebanyak-banyaknya. Itu harus kita mengerti. Karena ini sudah telanjur dipanggil, ya enggak enak juga kalau tidak. Nama KPK akan jelek juga. Saya menyarankan Ibu Mega ikut saja datang dengan jiwa besar. Kalau kami boleh beri kritik, ini (pemanggilan terhadap Megawati) kurang bijaksana," tutur Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com