Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Desak Umumkan Susu Berbakteri

Kompas.com - 17/02/2011, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi IX DPR mendesak Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB untuk segera mengumumkan merek-merek susu berbakteri yang pernah dipublikasikan di dalam website IPB pada tahun 2008.

"Saya kira tak ada lagi alasan untuk tidak mau mengumumkan nama-nama susu tersebut. Dibuka saja. Menurut saya, sudah ada putusan MA, jadi tak ada alasan lagi untuk menolaknya," ungkap anggota Komisi IX, Rieke Dyah Pitaloka, di ruang rapat Komisi IX, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (17/2/2011).

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota mengancam akan meninggalkan ruangan rapat jika Menkes tidak mau mengumumkan produk yang telah diteliti oleh IPB tersebut. Gandung Pardiman dari Fraksi Golkar mempertanyakan apa yang ditakutkan oleh IPB untuk mengumumkan nama-nama susu berbakteri itu. "Apa yang ditakutkan? Kenapa enggak berani? Jangan beralibi," ujarnya.

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB I Wayan Teguh Wibawan menolak mengumumkan merek-merek susu bubuk formula tersebut karena belum menerima salinan putusan yang asli dari Mahkamah Agung. Pasalnya, IPB tidak ingin tersandung persoalan hukum setelahnya.

"IPB tidak akan melawan hukum. Namun, jangan sampai juga kami terperosok karena ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan. Oleh karenanya, tidak dijadikan alat bukti atau menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum. Jadi, jangan dipojokkan IPB karena kita belum menerima isinya," ungkapnya.

Penjelasan Wayan langsung ditolak oleh mayoritas anggota Dewan. Menurut para anggota Dewan, IPB cuma ingin menjauhkan diri dari tanggung jawab dalam mengungkap merek-merek susu tersebut. Namun, Wayan kembali menegaskan bahwa akan lebih baik dan lebih percaya diri bagi IPB jika sudah menerima amar putusan yang asli. "Saat ini tidak (mau mengumumkan), sampai amar putusan kami terima," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com