Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Pakai Pola Kambing Hitam

Kompas.com - 09/02/2011, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, pemerintah jangan memakai pola kambing hitam dalam menjerat para tersangka kasus kekerasan berlatarbelakang agama di Indonesia. Pernyataannya ini merespons dua aksi kekerasan di Cikeusik dan Temanggung yang terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Menurutnya, siapa pun yang terlibat harus ditangkap sehingga mendapat hukuman atas perbuatannya dan tidak memandang label-label agama yang melekat pada tersangka.

"Menjerat tersangka jangan pakai pola model kambing hitam. Semua yang terlibat, ditangkap semua, sehingga secara beban tanggung jawab, semuanya mendapat hukuman, Bibit Chandra saja bisa dijerat, masak kasus begini tidak bisa," tegas Anies dalam jumpa pers, Rabu (9/2/011).

Penanganan tersangka, tambah Anies, seharusnya melalui beberapa proses, di antaranya, saat terjadi kekerasan, pihak kepolisian harus secara cepat melakukan penyidikan. Setelah penyidikan, para tersangka mendapat tuntutan atas perbuatannya dan diproses di pengadilan. Hal ini dilakukan agar seimbang penegakan hukum dan penegakan keadilan.

"Selama ini hanya sampai dengan terjadi kekerasan, tapi jarang sampai pada penyidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk pelaku, sering kali terjadi karena tersangka terikat dengan label-label agama," ujar Anies.

Melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, diharapkan para pelaku kekerasan, terutama kekerasan agama, memperoleh efek jera.

"Presiden harus memerintahkan penyeretan ke pengadilan bukan perintah cari pelaku kekerasan, kalau kita sudah tahu sendiri siapa pelakunya," ungkapnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com