Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Ini Tak Diperkirakan Sebelumnya

Kompas.com - 07/02/2011, 00:20 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan bahwa kepolisian telah mendapatkan informasi jauh-jauh hari bahwa akan ada penertiban atau sweeping massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, yang akan melakukan kegiatan ibadah. Pencegahan telah dilakukan kepolisian dengan mengevakuasi pimpinan Ahmadiyah setempat, Ismail Suparman, ke Polsek Cikeusik pada 3 Januari 2011.

"Kaitan kejadian tadi siang, sudah ada informasi tanggal 3 Februari, bahwa di salah satu desa Cikeusik ada kegiatan Ahmadiyah. Pimpinan yang ada di sana, namanya Ismail Suparman. Bahwa dengan kegiatan di Cikeusik itu, masyarakat tidak menerima dan akan melakukan penertiban," ujar Timur seusai rapat dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

Di luar perkiraan kepolisian setempat, 15 warga Ahmadiyah dipimpin Deden dari Bekasi, Jawa Barat, justru datang dan memasang badan melindungi rumah Ismail, rumah yang biasa digunakan warga Ahmadiyah setempat untuk beribadah, pada Minggu pagi. Padahal, pada saat itu sekitar 1.500 warga setempat telah berkumpul ingin melakukan penertiban mengarah ke tindakan penyerangan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian berusaha melakukan evakuasi 15 rombongan Deden tersebut dari dalam rumah Ismail. Evakuasi tak bisa dilakukan, karena rombongan Deden menolaknya dengan dalih ingin mengamankan inventaris warga Ahmadiyah. Akhirnya, penyerangan 1.500 warga Cikeusik pun tak terhindarkan.

"Tetapi, itu tidak diperkirakan sebelumnya. Itu terjadi dengan tiba-tiba," katanya.

Timur mengaku bingung, bagaimana sejumlah orang dari Bekasi justru bergerak sampai ke Cikeusik. "Kita sudah mencegah, bagaimana Ismail ini kita evakuasi. Kejadian yang tanggal 6 ini, tidak ada yang tahu. Bagaimana orang Bekasi bisa sampai Cikeusik," ujar Timur.

Akibat penyerangan itu, tiga warga Ahmadiyah tewas, enam mengalami luka-luka, dan kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. (Tribunnews.com/Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com