Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahasyim: Mengapa Saya Terus Difitnah?

Kompas.com - 27/01/2011, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Terdakwa Bahasyim Assifie membantah temuan pihak Kejaksaan Agung terkait adanya komunikasi antara keluarganya dan jaksa penuntut umum. Atas pernyataan kejaksaan itu, Bahasyim merasa difitnah.

"Itu hal yang sangat menyakitkan saya dan keluarga. Saya pun bertanya, mengapa seorang Bahasyim selalu terus difitnah? Dengan pihak-pihak mana lagi saya akan dikorbankan?" ucap Bahasyim saat membacakan duplik pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2011).

Seperti diketahui, Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Marwan Effendy mengatakan, ada rencana pertemuan antara keluarga Bahasyim dan jaksa di Tebet, Jakarta Selatan. Namun, pertemuan itu batal.

Selain itu, Marwan menyebut adanya informasi penyerahan uang muka. Namun, dia tidak mengatakan uang itu untuk apa dan diterima siapa. Saat ini semua informasi itu tengah diselidiki.

Temuan itu mencuat setelah jaksa yang dikoordinasi oleh Fachrizal menunda pembacaan tuntutan hingga tiga kali. Bahasyim mengklaim penundaan itu lantaran jaksa memiliki keraguan untuk membuktikan dakwaan dalam perkaranya.

"Dalam hati kecilnya, penuntut umum memiliki keinginan untuk membebaskan saya, tetapi sudah telanjur diajukan ke pengadilan. Karena tekanan publik yang sangat kuat, penuntut umum terpaksa mengorbankan profesionalisme dan rasa keadilan dengan menuntut 15 tahun penjara," papar Bahasyim.

Seperti diberitakan, setelah menunda tiga kali pembacaan, jaksa akhirnya menuntut Bahasyim 15 tahun penjara ditambah Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa juga menuntut harta Bahasyim sekitar Rp 65 miliar dirampas untuk negara.

Jaksa menilai Bahasyim terbukti korupsi senilai Rp 1 miliar saat menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Selain itu, menurut jaksa, Bahasyim terbukti melakukan pencucian uang seluruh hartanya karena tidak dapat membuktikan keabsahan hartanya.   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com